Dansatfib Koarmada II Pimpin Upacara Purna Tugas Prajurit Satfib Koarmada II

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komandan Satuan Kapal Amfibi (Dansatfib) Koarmada II Kolonel Laut (P) Lukman Kharish, S.T., M.Han., memimpin Upacara Purna Tugas dua orang Prajurit Satfib Koarmada II, yaitu Letda laut (P) (HAR) Sumadyo Surono dan Serda Mer Mochamad Sobari, bertempat di Satfib Koarmada II. Jumat (31/3).

Melalui amanatnya, Dansatfib Koarmada II menyampaikan bahwa Upacara Purna Tugas merupakan penghargaan yang tulus dan ungkapan rasa hormat yang setinggi tingginya dari pimpinan TNI Angkatan Laut, serta rasa kecintaan bagi prajurit yang memasuki masa pensiun atas pengabdian selama dinas aktif sampai mengakhiri masa purna tugas di kedinasan sebagai prajurit TNI.

Selain itu, Upacara Purna Tugas juga dimaksudkan sebagai tali pengikat persaudaraan serta ikatan batin para purnawirawan Satfib beserta keluarga terhadap prajurit Satfib yang masih aktif.

“Upacara ini juga merupakan bentuk ucapan dan ungkapan terima kasih generasi penerus kepada pendahulunya atas dedikasi, loyalitas dan pengabdian yang telah dilaluinya selama berdinas,” pungkas Dansatfib Koarmada II.

Read More

Pangkoarmada II Hadiri Pelepasan Prajurit Satgas Operasi Pengamanan Papua

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pangkoarmada II Laksda TNI Maman Firmansyah, didampingi Ketua Daerah Jalasenastri Armada II Ny. Happy Maman, menghadiri Pelepasan Prajurit Satgas Operasi Pengamanan Papua yang dipimpin langsung oleh Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono didampingi Ketua Umum Dharma Pertiwi Ny. Vero Yudo Margono, bertempat di Pelabuhan Pelindo Makassar. Jumat (31/03).

Pada kegiatan tersebut, Panglima TNI melepas 900 Prajurit Satgas Operasi Pengamanan Papua di Pelabuhan Pelindo. Personel Satgas yang diberangkatkan terdiri dari 450 Prajurit dari Yonif 721 Makassar dan 450 Prajurit dari Yonif 623 Bhakti Wira Utama. Mereka diberangkatkan menggunakan KRI Tanjung Kambani-971.

Dalam sambutan, Panglima TNI berpesan kepada prajurit untuk membangun komunikasi dan menjaga kedekatan dengan seluruh komponen masyarakat, bahwa Papua adalah bagian yang tak terpisahkan dari NKRI.

Di akhir kegiatan, dilaksanakan pemberian bantuan sosial kepada kaum dhuafa, anak yatim Stunting, Tukang Becak Wilayah Kodam XIV Hasanuddin.

Read More

Wali Kota Eri Sosialisasikan Sis-Infokes kepada 501 Faskes se-Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan sosialisasi Sistem Informasi Kesehatan (Sis-Infokes), di Graha Sawunggaling, Jumat (31/3). 

Sosialisasi Sis-Infokes ini ditujukan kepada fasilitas kesehatan (faskes) di Kota Surabaya, mulai dari RS, dokter praktik mandiri, bidan praktik mandiri, klinik, hingga puskesmas. 

Sis-Infokes ini merupakan terobosan baru yang digagas oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk memudahkan pendataan. 

Dalam kesempatan ini, ada 501 faskes se-Surabaya yang hadir mengikuti sosialisasi Sis-Infokes.

Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan dengan Sis-Infokes itu nantinya semua data pelayanan yang ada di faskes bisa terkoneksi ke data Pemkot Surabaya. 

“Mau nanti melahirkan di klinik manapun, imunisasi di RS manapun, itu tidak apa. Tapi kami harus diberi laporan terkait nomor NIK sekian, ibu hamil, dengan lingkar lengan sekian, lingkar perut, dan berat badannya. Agar diketahui itu ada potensi gizi buruk atau tidak,” kata Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri menerangkan, semua data yang terkoneksi dengan Sis-Infokes itu nantinya, juga untuk memudahkan pemkot membantu warga Surabaya. 

Menurutnya, pemkot tak bisa berjalan sendiri dalam membangun kota Surabaya, tanpa adanya bantuan faskes. 

Wali Kota Eri menyebutkan, Sis-Infokes mulai dijalankan secara merata per 1 April 2023 di seluruh faskes se-Surabaya.

Ketika semua data dari faskes telah terkoneksi, maka akan disinkronkan dengan aplikasi Sayang Warga, dan e-Budgeting Pemkot Surabaya. 

“Berarti apa? Ketika sudah terkoneksi maka kota akan tahu berapa yang berisiko gizi buruk, yang miskin berapa, ini lah yang dikatakan satu data,” sebutnya. 

Wali Kota Eri juga mengungkapkan, nantinya juga terpantau langsung di ruang kerjanya. 

Mulai dari data pasien RS, dokter klinik mandiri, bidan mandiri hingga puskesmas, akan terpantau melalui layar monitor di ruang kerjanya. 

“Karena yang memberikan izin semua itu adalah saya, maka saya harus tahu datanya. Bayi yang lahir berapa, ibu melahirkan berapa, balita yang imunisasi, semuanya harus terkoneksi ke data pemkot,” ungkapnya.

Bila ada RS, klinik, praktik dokter atau bidan mandiri yang tidak memperbarui data pasien warga Surabaya, maka ia tak segan mencabut izinnya. 

“Saya yakin setiap RS, sudah punya aplikasi atau program untuk dikoneksikan ke ini (Sis-Infokes). Panjenengan investasi dan mendapatkan pasien di Surabaya, tapi saya tidak bisa berbuat apa untuk warga saya, nah ini yang saya tidak mau,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya, Nanik Sukristina mengatakan, melalui Sis-Infokes maka data pasien akan terpantau secara realtime. 

Selain itu, Sis-Infokes juga terkoneksi dengan aplikasi yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya, Sayang Warga, Klampid new generation, dan aplikasi imunisasi bayi, dan sebagainya. 

“Kami juga koneksikan dengan aplikasi yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan, yakni aplikasi ASIK dan Smile,” kata Nanik. 

Nanik berharap, dengan terkoneksinya data tersebut maka ke depannya akan mempermudah pemkot mengetahui jumlah kelahiran anak, ibu melahirkan, stunting hingga gizi buruk di Surabaya. 

“Ke depannya, akan ada fitur baru untuk memperkaya data kita. Sehingga ke depannya akan menjadi satu data yang bisa kita manfaatkan bersama,” pungkasnya.

Read More

KRI Sultan Iskandar Muda - 367 Laksanakan Passing Exercise

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) KRI Sultan Iskandar Muda-367 di bawah pimpinan Komandan KRI SIM-367 Letkol Laut (P) Nurulloh Zemy Prasetyo, M.Sc., melaksanakan Passing Exercise (Passex) dengan Royal Navy Ship HMS Spey (P234), di Perairan Laut Jawa. Jumat (31/3). 

Latihan Passing Exercise (Passex) merupakan latihan untuk menyambut dan mengantarkan Kapal Perang Asing yang akan masuk maupun meninggalkan Laut Teritorial Indonesia. 

Latihan ini dilaksanakan TNI Angkatan Laut untuk mengantarkan Royal Navy yang akan melintasi Laut Teritorial Indonesia.

Adapun serial latihan yang dilaksanakan meliputi Flash Exercise (Latihan komunikasi antar kapal dengan menggunakan isyarat sinar lampu), Flaghoist Exercise (Latihan komunikasi isyarat dengan kibaran bendera dan semaphore) dan Simple Maneuvering Exercise (Latihan kapal yang bergerak sesuai dengan formasi dan kecepatan yang ditentukan).

Latihan Passing Exercise (Passex) bertujuan untuk mempertahankan kemampuan dan profesionalitas prajurit dalam melaksanakan tugas. 

Selain itu, juga untuk meningkatkan hubungan (Naval Brotherhood) antara TNI Angkatan Laut dengan Royal Navy.

Read More

Berebut Ingin Jadi Pengurus RW, Warga Bulak Lapor ke Dewan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Entah apa yang ada dipikiran dua warga RW01 Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak yaitu, Supriyanto dan Diran memiliki birahi besar untuk masuk menjadi pengurus RW01 periode 2022-2027.

Meski RW 01 Bulak sudah memiliki Ketua yang baru terpilih, namun dua warga Bulak tidak pernah puas untuk menggoyang kepengurusan RW baru, sehingga sampai lapor ke Komisi A DPRD Kota Surabaya atas laporan penyelewengan administrasi aset RW 01.

Guna memediasi permasalahan warga RW01 Bulak ini, Komisi A menggelar hearing dengan perwakilan warga, Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Surabaya, Kabag Hukum Pemkot Surabaya, Camat Bulak dan Lurah Bulak, Jumat (31/03/2023).

Usai hearing, Ketua Komisi A, Pertiwi Ayu Krishna mengatakan, RW01 Bulak sudah ada ketua nya yang terpilih. Itu artinya Ketua RW terpilih hak prerogatif Ketua RT untuk memilih kepengurusan RW, jadi tidak bisa di intervensi oleh banyak orang.

Karena, terang Pertiwi Ayu Krishna, Ketua RW bekerja bersama pengurus nya tentu yang selaras dengan hatinya.  Sehingga semua pekerjaan di RW itu bisa mengakomodir apa yang menjadi program dari Pemkot Surabaya.

Nah permasalahan di RW01 Bulak, kata Bunda Ayu sapaan Pertiwi Ayu Krishna, ada segelintir orang yang mengatas namakan warga dimana sebenarnya segelintir orang tersebut ingin masuk menjadi pengurus RW 01. Akan tetapi jika dimasukkan dampaknya pengurus RW01 yang baru terbentuk menyatakan mengundurkan diri.

“ Ya jelas ga bisa, masak hanya kepentingan segelintir orang lantas mengorbankan pengurus RW baru yang sudah dibentuk,” ujar Pertiwi Ayu Krishna Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya kepada wartawan, Jumat (31/03/2023).

Ia menjelaskan, dalam hearing tersebut warga yang tidak senang dengan pengurus RW01 yang baru seolah mencari kesalahan Ketua RW, meski kesalahan tersebut berasal dari ketua – ketua yang lama sudah 4 periode.

“ Nah bagi kami tidak masuk akal, warga melaporkan kesalahan kinerja Ketua RW01 Bulak yang baru terpilih dilaporkan baru sekarang ini,” tutur politisi senior Partai Golkar Surabaya ini.

Pertiwi Ayu Krishna menegaskan, jangan sampai warga RW01 Bulak yang sudah rukun, guyub, harus terkoyak-koyak hanya kepentingan segelintir orang saja.

Sebelumnya, tambah Ayu, Komisi A sudah memanggil mantan-mantan Ketua RW 01 Bulak terkait masalah ini. Ketika dikonfirmasi soal laporan adanya dugaan mall administrasi, para mantan Ketua RW01 menyatakan, bahwa tuduhan segelintir orang tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan. 

“ Jadi semacam di tuduh dan difitnah bahwa Ketua RW01 yang baru terpilih melakukan mall administrasi. Kami sarankan jangan membuat gaduh apalagi di masa ramadhan ini,” tegas Bunda Ayu.

Dirinya kembali mengatakan, langkah Ketua RW 01 Bulak dalam memaksimalkan dan mengoptimalkan aset untuk pemasukan kas RW itu sudah kesepakatan bersama antar para Ketua RT. 

“ Ada 10 RT di RW 01 Kelurahan Bulak, itu semua sudah sepakat mengelola aset RW untuk pemasukan kas RW dan digunakan untuk kepentingan warga. Jadi memang sudah benar yang dilakukan ketua RW yang baru,” ungkap Ayu.

Ia kembali menambahkan, segelintir orang yang mengadukan kinerja RW01 Bulak salah satunya adalah Ketua Takmir Masid, nah ini kan sudah tida sesuai dengan aduannya.

Mestinya, jelas Ayu, Ketua Takmir ya urusi masjid nya saja atau modin-modinnya, jangan takmir memperluas diri mengurus kinerja RW.

“Ini yang saya ga habis pikir, Ketua Takmir masjid ko bisa mengintervensi kinerja RW. Tapi permasalahan ini sudah ditangani Pemkot Surabaya, dan hasilnya sama seperti apa yang dihearingkan di Komisi A yaitu, tidak ada bukti atas tuduhan negatif Ketua RW01 Bulak,” pungkasnya.

Read More

Letkol Armen Berbagi di Jumat Berkah

KABARPROGRESIF.COM: (Klungkung) Perhatian yang diberikan oleh Dandim 1610/Klungkung kali ini ditujukan bagi para lansia yang ada di Kampung Lebah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali.

Perhatian itu, diungkapkan dengan adanya pemberian paket sembako yang diberikan langsung oleh Dandim. 

Kegiatan bertajuk Jumat Berkah itu, mendapat dukungan dari berbagai pihak, salah satunya Kapolres Klungkung.

“Sembako ini juga kita berikan untuk warga kurang mampu. Kami juga bekerjasama dengan Kapolres dan Kajari,” ujar Dandim. Jumat (31/03/2023).

Kegiatan itu, kata Letkol Armen, bakal menjadi rutinitas di bulan ramadhan. Beberapa lokasi, kata dia, nantinya akan disasar. Diantaranya, panti jompo hingga panti yatim piatu.

Disamping itu, tambah Dandim, kegiatan itu juga ditujukan untuk memperkuat Kemanunggalan TNI dengan rakyat, khususnya Kodim bersama warga Klungkung.

“Silaturahmi ini akan terus kita rawat dan kita bina,” jelasnya.

Read More

Pemkot Surabaya Hentikan Operasional Perahu Tambang Tidak Memiliki Izin

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan, mulai pekan depan seluruh perahu tambang yang tidak memiliki izin diminta untuk berhenti beroperasi. 

"Perahu tambang Insyaallah minggu depan sosialisasi diarahkan penutupan operasi, karena memang tidak sesuai aturan, tidak laik," kata Kepala Dishub Surabaya Tundjung Iswandaru, Jum'at (31/3).

Namun sebelum dilakukan penutupan, pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada para pemilik perahu tambang. 

Menurut dia, sosialisasi kepada para pemilik perahu tambang juga dikoordinasikan dengan kecamatan di wilayah setempat.

"Nanti diharapkan koordinasi sama kecamatan, karena kan di wilayah kecamatan masing-masing. Karena kan sudah turun temurun, mereka dari dulu tidak ada izinnya," jelasnya.

Tundjung memperkirakan, ada sekitar belasan perahu tambang yang saat ini beroperasi di Kota Surabaya. 

Namun, dari belasan perahu tambang itu, Dishub Surabaya belum mengeluarkan izin operasional. 

"Saya tidak tahu itu (satu perahu tambang) izin dari mana, di kami (Dishub) tidak ada," ungkapnya.

Ia juga memaparkan, jika izin operasional perahu tambang tak hanya melalui BBWS. 

Namun, saat ini operasional perahu tambang juga harus mendapatkan izin dari BPTD. 

Menurutnya, izin yang dikeluarkan BPTD ini berkaitan dengan kelangsungan sungai, dermaga, fasilitas keselamatan hingga alur pelayaran. 

"Setelah rekomendasi dari sana (BPTD) baru kami, tetapi dari BBWS juga harus ada karena yang punya wilayah," katanya.

Tundjung menambahkan, pada tahun 2019, pihaknya bersama Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak telah melakukan sosialisasi kepada para pemilik perahu tambang. 

Bahkan saat itu pihaknya juga menyarankan para pemilik untuk berhenti beroperasi karena tidak laik.

"Di tahun 2019 kami sudah sama Syahbandar ke mereka. Kami menanyakan juga, seharusnya mereka ditutup karena sudah tidak sesuai, tidak laik dan lain-lain," pungkasnya.

Read More

Dibalik Pemberangkatan Tugas Pasukan 527/BY, Ternyata Ada Sosok Wanita-Wanita Tegar

KABARPROGRESIF.COM: (Lumajang) Kecemasan mulai menyelimuti para Persit di lingkungan Yonif 527/BY. Betapa tidak, suami mereka bakal diberangkatkan untuk mengemban tugas menjaga perbatasan di Papua.

Salah satunya dialami oleh Venny Desita Putri (23). Selain kecemasan, istri dari Pratu Imanuel Mayor itu diketahui baru saja melahirkan anak laki-laki kembar.

Sedih tentu menyelimuti Venny. Apalagi, dia baru kali ini ditinggalkan oleh sang suami untuk mengemban tugas dengan kurun waktu satu tahun.

“Tapi mau gimana lagi, ini sudah resiko menikah dengan anggota TNI. Harus siap ditinggalkan kapan saja, dan harus bisa mendukung tugas suami,” kata Venny ketika ditemui di sela pengecekan kesiapan pemberangkatan tugas pasukan Yonif 527/BY yang dilakukan oleh Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Farid Makruf. Senin (27/03/2023) siang.

Meski berupaya untuk tegar, namun Venny pun tak bisa menyimpan kegelisahannya itu, terlebih soal keamanan sang suami ketika berada di medan tugas. Perasaan cemas, sedih dan takut pun seakan menjadi satu.

“Tapi saya tidak boleh menunjukkan kesedihan saya di depan suami. Dia harus berangkat tugas dengan tenang,” ungkapnya.

Berbeda dengan Venny Desita Putri, Dian Arimbi justru sudah terbiasa ditinggalkan suami untuk menjalankan tugas dari negara. 

Istri Danyonif 527/BY itu mengungkapkan, jika suaminya pernah menjalankan tugas di beberapa daerah, salah satunya di Sudan Afrika pada 2016 silam.

Meski dalam keadaan hamil 7 bulan, wajah Dian Arimbi tak menunjukkan sedikitpun kekhawatiran atas kepergian suaminya dalam mengemban tugas di Papua.

“Saya tidak khawatir karena sudah terbiasa. Kali ini, saya tidak fokus pada perasaan saya lagi. Melainkan bagaimana menenangkan anggota (Persit) saya supaya mereka tidak khawatir,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Persit PD V/Brawijaya, Shally Sundari Farid Makruf pun terus memberikan berbagai motivasi dan semangat terhadap para Persit di lingkungan Yonif 527/BY.

Menurutnya, peran seorang istri dalam mendukung kelancaran tugas suami sangat penting. 

Dengan nada lemah lembut, Shally menyampaikan beberapa hal yang sama. Bahkan, ketika hendak melahirkan, dirinya pun berangkat ke rumah sakit seorang diri.

“Harus konsekuen dengan pilihan menjadi istri Tentara. Siap ditinggal tugas dan siap menemani suami tugas di manapun. Itu janji yang harus dicamkan dalam hati seorang ibu Persit,” jelasnya.

Read More

DPRD Resmi Ajukan Usulan Pemakzulan Wali Kota Pematang Siantar Susanti ke MA

KABARPROGRESIF.COM: (Pematang Siantar) DPRD Pematang Siantar resmi mengajukan usulan pemakzulan Wali Kota Pematang Siantar Susanti Dewayani ke Mahkamah Agung (MA), Jumat (31/3/2023).

Seperti diketahui, DPRD Pematang Siantar membentuk Panitia Khusus Hak Angket untuk menyelidiki pelantikan dan mutasi 88 ASN Pemkot Pematang Siantar yang dilakukan Susanti Dewayani pada 2 September 2022. 

"Hari ini telah kita ajukan uji pendapat keputusan DPRD Nomor 5 ke Mahkamah Agung," kata Ketua DPRD Kota Pematang Siantar Timbul Marganda Lingga melalui keterangan tertulis.

Ia mengatakan, saat menyerahkan usulan tersebut ke MA, 27 Anggota DPRD Pematang Siantar diwakili unsur pimpinan, Ketua Pansus Hak Angket, dan empat anggota DPRD.

Timbul mengatakan, pengajuan itu sebagai bentuk keseriusan dan komitmen DPRD Pematang Siantar mewakili aspirasi masyarakat. 

Ia mengajak masyarakat Kota Pematang Siantar turut mendukung perjuangan DPRD dan berharap MA mengabulkan uji permohonan tersebut.

"Ini bentuk perjuangan rakyat melawan kezaliman pemimpin yang tidak mematuhi aturan,” katanya. 

Sebelumnya diberitakan, Wali Kota Pematang Siantar Susanti Dewayani melalui Plt Kadis Kominfo Pematang Siantar Johannes Sihombing mengatakan, usulan pemberhentian oleh DPRD tidak relevan. 

Hal ini mengingat permasalahan tersebut sudah diklarifikasi dan ditindaklanjuti oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

“Wali Kota Susanti Dewayani berprinsip untuk tetap melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya demi mencapai tujuan sesuai visi dan misi Pemko Pematang Siantar," kata Johannes dalam keterangan tertulis Kominfo, Selasa (28/3/2023). 

"Pasti masyarakat Pematang Siantar sudah lebih bijak dan lebih bisa menilai. Wali Kota Susanti tetap melaksanakan tugas dan pengabdian," katanya.

Read More

Wali Kota Eri Minta Polisi Segera Tangkap Curanmor Milik ASN Pemkot Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Aksi pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) milik Aparatur Sipil Negara (ASN) terjadi di Jalan Jimerto, Kecamatan Genteng, kawasan Balai Kota Surabaya pada Sabtu (25/3) lalu.

Insiden tersebut, rupanya mendapat perhatian khusus dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. 

Bahkan, ia menyatakan telah meminta jajaran kepolisian untuk segera menangkap para pelaku.

"Sudah kita sampaikan ke kepolisian untuk segera melakukan pengejaran dan penangkapan," kata Wali Kota Eri, Jum'at (31/3).

Menurut dia, seluruh bukti aksi pencurian tersebut telah terekam jelas oleh CCTV. Mulai dari wajah pelaku hingga Plat Nomor kendaraan. 

Karena itu, ia optimis jajaran kepolisian bisa segera menangkap para pelaku.

"Karena CCTV jelas, (Plat) Nomor jelas, wonge yo (orangnya ya) jelas. Jadi kita minta ke kepolisian nanti, kita segera koordinasikan lagi, semoga (pelaku) cepatlah (tertangkap) nanti," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, aksi pencurian yang terekam CCTV tersebut, terjadi sekitar pukul 17.48 WIB pada Sabtu, (25/3/2023). Peristiwa itu terjadi di parkiran depan kantor eks Bagian Humas Pemkot Surabaya.

Dari rekaman CCTV yang beredar, awalnya pelaku yang berjumlah dua orang datang berboncengan honda motor scoopy warna merah tanpa memakai helm. Diduga Plat kendaraan yang digunakan kedua pelaku tersebut palsu.

Sebelum menggasak motor korban, kedua pelaku yang memakai topi sempat memarkirkan kendaraannya di depan eks Kantor Bagian Humas Pemkot Surabaya. 

Selanjutnya, pelaku pertama atau eksekutor yang memakai jaket biru dongker, terlihat mondar-mandir mengamati situasi sekitar. Demikian juga dengan pelaku lain yang merupakan joki.

Setelah mengamati keadaan sepi, eksekutor kemudian mendekati motor CRF atau trail dan merusak rumah kunci kendaraan. Setelah motor menyala, pelaku bergegas tancap gas dan membawa kabur motor CRF dengan Plat nomor W 3176 NBK.

Sementara itu, korban yang berinisial IH mengaku telah melaporkan aksi pencurian yang menimpanya ke Polsek Genteng, Polrestabes Surabaya. "Sudah laporan ke kepolisian," tutupnya.

Read More

Dansatkat Koarmada II Terima Penyerahan Jabatan Komandan KRI Mandau-621

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komandan Satuan Kapal Cepat (Dansatkat) Koarmada II Kolonel Laut (P) Lewis N. Nainggolan, M.M.D.S., P.S.C.(J), menerima penyerahan jabatan Komandan KRI Mandau-621 Letkol Laut (P) Mochamad Reza Achwandi, M.B.A., M.Tr. Hanla., bertempat di Geladak Utama KRI MDU-621, yang sandar di Dermaga D Koarmada II. Jumat (31/3).

Dalam acara tersebut, diawali dengan penandatanganan pakta integritas dan penyerahan tongkat komando kepada Dansatkat Koarmada II.

Dalam amanatnya, Dansatkat Koarmada II menyampaikan bahwa sertijab dalam suatu organisasi merupakan proses dinamisasi dan pembinaan organisasi serta bagian dari pembinaan personel untuk proses regenerasi serta pengembangan karier.

“Komandan KRI juga mempunyai tugas membantu komandan satuan, dalam merumuskan dan mengembangkan kebijakan di bidang pembinaan dan pelaksanaan tugas di lapangan dalam rangka menjamin kesiapan personel dan unsurnya," ujarnya.

Read More

Pemkot Surabaya Evaluasi Keberadaan Perahu Tambang

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan evaluasi terhadap keberadaan perahu tambang. 

Evaluasi dilakukan sebagai bentuk perhatian pemkot terhadap keselamatan dan keamanan warga dalam bidang transportasi.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap seluruh keberadaan perahu tambang di Kota Pahlawan. 

Apabila keberadaan jasa perahu penyeberangan itu tidak memiliki izin, maka harus berhenti beroperasi.

"Jadi saya sudah evaluasi dan saya sampaikan sejak jadi wali kota. Jangan ada perahu (tambang) seperti ini kalau tidak ada izinnya, karena membahayakan," kata Wali Kota Eri di Balai Kota Surabaya, Jum'at (31/3).

Wali Kota Eri menyebutkan, berdasarkan keterangan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, hanya ada satu perahu tambang yang berizin. 

Namun ia ingin memastikan kembali apakah satu perahu tambang itu telah mendapatkan rekomendasi izin dari Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD).

"Cuma saya mau lihat lagi, BBWS itu sudah ada rekomendasi belum dari BPTD, baru keluar dari Dinas Perhubungan. Aturan yang baru kan itu. Kalau dulu hanya BBWS saja, tapi sekarang ada (izin) keamanannya juga dari BPTD," sebutnya.

Ia menyatakan bahwa Pemkot Surabaya melalui Dinas Perhubungan (Dishub) telah melakukan sosialisasi kepada para pemilik jasa perahu tambang. 

Jika keberadaan perahu tambang itu tidak memiliki izin, maka diminta berhenti untuk beroperasi.

"Ini sudah disosialisasi, jadi mulai minggu depan sudah tidak boleh lagi (beroperasi). Selama tidak ada izin tidak boleh, kalau ada izin berarti harus ada BPTD rekom-nya keluar, izinnya keluar," pungkasnya.

Read More