KPK Duga Gubernur Nonaktif Riau Abdul Wahid Beri Uang Melalui Ajudan Pangdam Tuanku Tambusai

-


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Gubernur nonaktif Riau Abdul Wahid memberikan sejumlah uang melalui ajudan Panglima Komando Daerah Militer XIX/Tuanku Tambusai.

Keterangan itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein di Jakarta, Senin (6/7/2026).

“Dugaannya seperti itu. Nanti diikuti saja persidangannya ya,” ujar Taufik.

Karena itu, kata dia, KPK membutuhkan keterangan dari ajudan Pangdam tersebut dan mengagendakan pemeriksaannya sebagai saksi kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau pada Kamis (2/7/2026) lalu.

“KPK butuh penegasan keterangan ajudan Pangdam,” ucapnya.

Namun, Taufik mengungkapkan ajudan Pangdam Tuanku Tambusai berhalangan hadir karena ada agenda lain.

“Karena ada kegiatan lain, ajudan Pangdam saat itu tidak hadir, dan akan di-reschedule (dijadwalkan ulang) oleh tim penyidik,” ujarnya.

KPK berharap ajudan Pangdam tersebut dapat hadir pada jadwal pemeriksaan selanjutnya. Mengingat, keterangannya juga dibutuhkan untuk melengkapi berkas perkara tersangka Marjani (MJN).

“Iya, betul, keterangannya dibutuhkan untuk berkas perkara tersangka MJN selaku ajudan Gubernur yang saat ini sedang ditahan oleh penyidik untuk penyelesaiannya, dan akan segera dilimpahkan ke tahap penuntutan,” katanya.

Sebelumnya, KPK mengonfirmasi penangkapan Gubernur Riau Abdul Wahid dan delapan orang lainnya dalam operasi tangkap tangan pada 3 November 2025.

Pada 4 November 2025, KPK mengumumkan Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam menyerahkan diri kepada lembaga antirasuah.

Kemudiaan keesokannya atau 5 November 2025, KPK mengumumkan penetapan Gubernur Riau Abdul Wahid (AW), Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Riau M. Arief Setiawan (MAS), serta Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam (DAN) sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.

Pada 9 Maret 2026, KPK mengumumkan penetapan ajudan Abdul Wahid bernama Marjani (MJN) sebagai tersangka kasus tersebut.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pengadilan Bebaskan Promotor EO Konser Artis DJ Dimitri Vegas dan Like Mike Dari Tudingan Penipuan

-
Gambar
KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Promotor Event Organaiser (EO) konser Ervan Anugerah Asmoro, terdakwa kasus dugaan penipuan konser artis DJ dimitri vegas dan like mike akhirnya bebas dari tuntutan 1,5 tahun penjara yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Darwis dari Kejari Surabaya. Oleh majelis hakim yang diketuai Sigit Sutanto SH MH, kasus penipuan yang menjerat Ervan tersebut dinyatakan bukan perkara pidana. Dalam pertimbangannya, hakim Sigit menerangkan, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa Ervan tersebut tidak terdapat unsur penipuan sehingga dianggap bukan merupakan tindak pidana. Menurut majelis hakim, kasus yang menjerat Ervan merupakan hubungan hukum keperdataan. Atas dasar itulah, terdakwa Ervan diputus bebas dari tuntutan hukum (onslag van alle recht vervolging). Menanggapi hal itu ketiga kuasa hukum Ervan , DR. Ismu Gunadi W, SH. M.Hum, Dody Iswandono, SH. MH dan Nur Hadi, SH. MH, mengaku bersyukur atas vonis bebas yang dijatuhkan majelis hakim kepada Er...
Baca selengkapnya

Bareskrim Ajukan Red Notice Pak Cik, Pemasok Sabu Jaringan The Doctor

-
Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengajukan penerbitan red notice terhadap Lukmanul Hakim alias Pak Cik Hendra alias Pak Haji. Pak Cik diketahui berperan sebagai pengendali serta pemasok utama sabu dan etomidate di balik jaringan Andre 'The Doctor' di Indonesia. "Mengajukan permohonan penerbitan red notice melalui Divhubinter Polri terhadap DPO Lukmanul Hakim alias Hendra alias Pak Haji," kata Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso. dalam keterangannya, Rabu (20/5). Eko menerangkan Pak Cik merupakan warga negara Indonesia (WNI) asal Aceh yang saat ini terdeteksi berada di Malaysia.  Namun, belakangan status kewarganegaraan sudah berpindah menjadi warga negara Saint Kitts and Nevis. "Lukmanul Hakim merupakan DPO BNN RI terkait perkara TPPU tindak pidana narkotika," ucap Eko. Eko mengungkapkan hasil analisa transaksi perbankan terhadap rekening jaringan sindikat na...
Baca selengkapnya

Sahroni Minta Polri Ungkap Upaya Serangan Balik terhadap Kejagung

-
Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, meminta Polri mengungkap dan menindak tegas pihak yang ingin melawan dan menghancurkan citra Kejaksaan Agung (Kejagung).  Serangan terhadap Korps Adhyaksa kerap terjadi setelah pengungkapan kasus-kasus besar.  Hal itu disampaikan Sahroni merespons penetapan tersangka perintangan penyidikan terhadap Direktur Pemberitaan JAK TV, Tian Bahtiar.  Keputusan itu dibuat gegara Tian Bahtiar menerima uang Rp487 juta untuk membuat dan menyebarkan berita yang menyudutkan Kejagung.  "Sebenarnya ini sudah kelihatan sejak Kejagung buka kasus-kasus besar, mulai muncul serangan yang mengarah ke Kejagung, mulai dari lembaga hingga perseorangan. Secara kasat mata kita bisa lihat bagaimana upaya perlawanan balik ini muncul dari mereka yang berperkara," ujar Sahroni, melalui keterangan tertulis, Selasa, 22 Apil 2025. Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai NasDem itu mengaku khawatir dengan upaya tersebut. Penyerangan...
Baca selengkapnya