Penyelidikan Korupsi Smoking Area Semakin Tak Jelas

Dua Kejaksaan Saling ‘Intip’

KABARPROGRESIF.COM : Dugaan korupsi pada pembangunan smoking area di 28 Kantor Kecamatan di Surabaya yang telah dilakukan penyelidikan  oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak dan Surabaya pada awal April 2014 lalu  terkesan tak serius untuk melanjutkan kasus yang merugikan uang negara  berlanjut ke meja hijau.

‘Mandeg’ nya proses penyidikan ini diduga lantaran dua Korps Adhyaksa ini saling ‘intip’  siapa yang akan menaikan status perkara ini menjadi penyidikan?.  Pasalnya dari 28 Kantor Kecamatan yang terindikasi Korupsi pembangunan smoking area ini, 10 Kantor Kecamatan masuk dalam wilayah  hukum Kejari Tanjung Perak, Sedangkan 18 Kantor Kecamatan lainnya wilayah hukum Kejari Surabaya.

‘Kejari Perak Naik atau tidak,”ucap Jaksa Dedi Agus Oktavianto dari Kejari Surabaya saat dikonfirmasi.

Menurut Jaksa yang bertugas di bagian Intel ini menyatakan, saat ini kasus tersebut telah dilimpahkan ke bagian pidana khusus (pidsus). Ia mengaku, hanya sebatas melakukan pengumpulan data dan keterangan (puldata dan pulbaket) saja.”Kita tidak punya kewenangan untuk melakukan penyidikan, tugas kita hanya puldata dan pulbaket dan perkara ini sudang kita serahkan ke Pidus untuk ditindak lanjuti, silahkan kroscek ke Pak Andy Winanta selaku Ketua Tim,”Kata Jaksa Dedi  

Setali tiga uang, Jaksa Andry Winanta juga menyampaikan keterangan yang sama, Jaksa yang bertugas dibagian Pidsus ini  juga mengaku baru melakukan puldata dan pulbaket,”belum, kita baru sebatas puldata dan pulbaket saja,”ujar Andry

Sementara, Jaksa Ferdi Ferdinan Kejari Perak juga melontarkan kalimat yang sama. Namun untuk kasus ini, Pihaknya juga bakal menelisik keterlibatan sejumlah pejabat di Pemprop Jatim yang terlibat langsung dalam pencairan dana bagi hasil cukai tembakau tersebut.”yang kita akan telusuri alur pencairan dana itu, apakah sudah sesuai dengan prosedur atau ada penyimpangan,”ujar Ferdi.

Aroma dugaan korupsi pembangunan smoking area ini,   pertama kali terungkap di Kantor Kecamatan Tandes pada awal Januari 2013 lalu. Kejari Perak  menilai, pembangunan ruang perokok itu dibangun dengan cara asal-asalan dan penyerapan dana nya tidak sesuai dengan anggaran yang ada bila dibanding dari ukuran bangunan yang hanya 2 X 3 meter persegi.

Selain itu, dalam ruangan smoking area terebut minim fasilitas, ruangan  tidak terlihat fasilitas elektronik, seperti Televisi maupun AC. Dalam ruangan itu hanya ada kursi santai dan alat hisap udara atau hexos. Bila diasumsikan, penyerapan dana pembangunannya hanya menghabiskan dana  berkisar 40 jutaan.

Hal serupa juga dilakukan Kejari Surabaya , pada Selasa (4/3/2014) lalu, tim intelijen Kejari Surabaya telah melakukan pengamatan di dua kantor Kecamatan, yakni Kecamatan Sambikerep dan Kecamatan Dukuh Pakis.

Perlu diketahui, Dana bagi hasil cukai tembakau ini dikucurukan langsung oleh Kementerian Keuangan RI melalui Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Kota di daerah masing-masing. Setiap provinsi/ kabupaten/ kota se- Indonesia memperoleh dana kucuran dana bagi hasil cukai rokok setiap tahunnya. Hanya saja besaran perolehan dananya tidak rata, tergantung dari keberadaan pabrik rokok
yang ada di masing-masing daerah.

Untuk seluruh kabupaten/ kota di Jawa Timur, berdasarkan PMK.181/PMK 07/ 2013, digerojok dana bagi hasil cukai tembakau sebesar Rp 1.016.811.731.156. Dari total nilai tersebut, untuk Pemprov Jatim
sendiri memperoleh kucuran Rp 305.073.519.347.

Sedangkan khusus untuk Pemkot Surabaya sebesar Rp 31.196.892.354. Konon untuk dana bagi hasil cukai tembakau yang turun ke 28 Kecamatan se- Surabaya di tahun 2013 merupakan dana yang dicairkan melalui
Pemkot Surabaya. Total nilainya mencapai Rp 51 miliar.

Masing-masing kecamatan minimal memperoleh sekitar Rp 79 jutaan. Oleh masing-masing kecamatan dipergunakan untuk membangun ruangan khusus merokok. (komang)

Read More

Sertijab Dua Danrem di Jajaran Kodam V/Brawijaya

KABARPROGRESIF.COM : Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Eko Wiratmoko memimpin acara serah terima jabatan Komandan Korem 081/DSJ dari Kolonel Inf Widodo Iryansyah, S. Sos., M.M. kepada Kolonel CZI Mochamad Reza Utama dan jabatan Komandan Korem 083/BDJ dari Kolonel Inf Ardiansyah Triono kepada Kolonel Arm Totok Imam S., S.I.P, S.Sos. bertempat di Gedung Balai Prajurit Kodam V/Brawijaya, pada hari Jumat (30/5).

Kolonel CZI Mochamad Reza Utama yang sebelumnya menjabat sebagai Aslog Kasdam III/Siliwangi dipercaya memimpin Korem 081/DSJ menggantikan Kolonel Inf Widodo Iryansyah, S. Sos., M.M. yang alih tugas dalam rangka mengikuti Pendidikan PPRA LII Lemhanas RI sedangkan Kolonel Arm Totok Imam S., S.I.P, S.Sos. yang sebelumnya menjabat Paban I/Jakrenstra Srenad dipercaya memimpin Korem 083/BDJ menggantikan Kolonel Inf Ardiansyah Triono yang alih tugas sebagai Irdam XII/Tanjungpura.

Pangdam V/Brawijaya dalam sambutannya menyampaikan bahwa pergantian pejabat seperti ini adalah hal yang wajar dan biasa terjadi, yang merupakan salah satu upaya pembinaan personel dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja organisasi dan sekaligus bertujuan untuk penyegaran tugas personel yang berkesinambungan.

Pangdam V/Brawijaya menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pejabat Danrem lama yang telah menyelesaikan tugas dan tanggungjawab jabatan di masing-masing Korem di wilayah Kodam V/Brawijaya. Selama ini telah cukup banyak upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan memajukan Kodam V/Brawijaya. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga diberikan kepada Ny. Widodo Iryansyah dan Ny. Ardiansyah Triono atas kesetiaan mendampingi suami dalam mengemban tugasnya.

Selanjutnya kepada pejabat beru beserta istri, Pangdam mengucapkan selamat atas jabatan dan kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan TNI AD sebagai Komandan Korem dan ketua persit Koorcab Korem 081/DSJ dan Korem 083/BDJ dengan harapan agar secepatnya menyesuaikan dengan lingkungan tugas yang baru.

Dalam amanatnya Pangdam juga menyampaikan bahwa jabatan yang disandang saat ini merupakan amanah yang kelak harus dipertanggungjawabkan, baik kepada pimpinan maupun kepada Tuhan YME. Oleh karena itu pejabat baru harus mampu menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya dengan rasa tanggungjawab sesuai harapan yang diinginkan serta sejalan dengan petunjuk dan kebijaksanaan pimpinan.

Selain itu Pangdam juga berpesan bahwa pemilihan Legislatif tanggal 9 April 2014 telah dilaksanakan dengan   lancar, tertib dan aman. Kita berharap semoga pada pemilihan Capres dan Cawapres yang akan dilaksankan bulan Juli 2014 nanti juga dapat berlangsung dengan tertib, aman dan lancar. Oleh sebab itu kepada seluruh prajurit TNI dan PNS jajaran Kodam V/Brawijaya beserta keluarganya dimanapun berada dan bertugas saya tekankan kembali, untuk tidak ikut terpancing oleh ajakan-ajakan dalam kegiatan Pemilihan Capres dan Cawapres nanti. Apalagi sebagai Tim Sukses salah satu partai karena hal tersebut dapat merugikan diri sendiri serta citra TNI AD khususnya Kodam V/Brawijaya.

Jenderal Bintang Dua ini juga menegaskan kepada para Komandan Satuan, agar segera mengambil tindakan yang tegas apabila dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif maupun pemilihan Capres dan Cawapres ditemukan indikasi ketidaknetralan yang dilakukan oleh anggotanya. (*/arf)

Read More