Ketua dan Bendahara KONI Majalengka Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah

-


Majalengka - KABARPROGRESIF.COM Kejaksaan Negeri (Kejari) Majalengka, Jawa Barat, menetapkan dua pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) setempat sebagai tersangka kasus korupsi pengelolaan dana hibah tahun 2024-2025. Kasus ini merugikan negara Rp1,98 miliar.

Kepala Kejari Majalengka Sukma Djaya Negara mengatakan kedua tersangka tersebut berinisial BN selaku Ketua KONI serta DER yang menjabat Bendahara KONI Kabupaten Majalengka.

“Tim penyidik kami telah menetapkan dua orang tersangka, yaitu BN dan DER,” kata Sukma, Senin, 1 Juli 2026. 

Ia mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan penyidikan selama sekitar tiga bulan, untuk mengumpulkan alat bukti yang cukup. 

Selama penyidikan, Kejari Majalengka memeriksa 64 saksi dan empat ahli, serta melakukan penggeledahan dan penyitaan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut.

"Selama proses penyidikan, kami telah memeriksa 64 saksi dan empat ahli, disertai penggeledahan serta penyitaan barang bukti," ujarnya.

Menurut Sukma, KONI Kabupaten Majalengka menerima dana hibah masing-masing Rp3 miliar pada 2024 dan Rp3 miliar pada 2025 dari Pemerintah Kabupaten Majalengka. 

Penyidik menduga kedua tersangka menyusun laporan pertanggungjawaban fiktif serta memotong anggaran cabang olahraga, dengan dalih pembayaran pajak yang tidak disetorkan ke kas negara.

Dana hibah itu, kata dia, diduga digunakan untuk kegiatan di luar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) demi kepentingan pribadi para tersangka. 

"Berdasarkan hasil penyidikan, terdapat penggunaan dana hibah yang tidak sesuai ketentuan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara," jelas Sukma.

Ia menyampaikan dalam perkara tersebut, penyidik turut menyita 111 dokumen, uang tunai Rp242 juta, sejumlah perangkat elektronik, serta satu unit sepeda motor yang diduga berkaitan dengan perkara itu.

Kedua tersangka dijerat Pasal 2 atau subsider Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. "Kedua tersangka mulai saat ini, ditahan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan," ujarnya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pengadilan Bebaskan Promotor EO Konser Artis DJ Dimitri Vegas dan Like Mike Dari Tudingan Penipuan

-
Gambar
KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Promotor Event Organaiser (EO) konser Ervan Anugerah Asmoro, terdakwa kasus dugaan penipuan konser artis DJ dimitri vegas dan like mike akhirnya bebas dari tuntutan 1,5 tahun penjara yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Darwis dari Kejari Surabaya. Oleh majelis hakim yang diketuai Sigit Sutanto SH MH, kasus penipuan yang menjerat Ervan tersebut dinyatakan bukan perkara pidana. Dalam pertimbangannya, hakim Sigit menerangkan, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa Ervan tersebut tidak terdapat unsur penipuan sehingga dianggap bukan merupakan tindak pidana. Menurut majelis hakim, kasus yang menjerat Ervan merupakan hubungan hukum keperdataan. Atas dasar itulah, terdakwa Ervan diputus bebas dari tuntutan hukum (onslag van alle recht vervolging). Menanggapi hal itu ketiga kuasa hukum Ervan , DR. Ismu Gunadi W, SH. M.Hum, Dody Iswandono, SH. MH dan Nur Hadi, SH. MH, mengaku bersyukur atas vonis bebas yang dijatuhkan majelis hakim kepada Er...
Baca selengkapnya

Bareskrim Ajukan Red Notice Pak Cik, Pemasok Sabu Jaringan The Doctor

-
Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengajukan penerbitan red notice terhadap Lukmanul Hakim alias Pak Cik Hendra alias Pak Haji. Pak Cik diketahui berperan sebagai pengendali serta pemasok utama sabu dan etomidate di balik jaringan Andre 'The Doctor' di Indonesia. "Mengajukan permohonan penerbitan red notice melalui Divhubinter Polri terhadap DPO Lukmanul Hakim alias Hendra alias Pak Haji," kata Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso. dalam keterangannya, Rabu (20/5). Eko menerangkan Pak Cik merupakan warga negara Indonesia (WNI) asal Aceh yang saat ini terdeteksi berada di Malaysia.  Namun, belakangan status kewarganegaraan sudah berpindah menjadi warga negara Saint Kitts and Nevis. "Lukmanul Hakim merupakan DPO BNN RI terkait perkara TPPU tindak pidana narkotika," ucap Eko. Eko mengungkapkan hasil analisa transaksi perbankan terhadap rekening jaringan sindikat na...
Baca selengkapnya

Sahroni Minta Polri Ungkap Upaya Serangan Balik terhadap Kejagung

-
Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, meminta Polri mengungkap dan menindak tegas pihak yang ingin melawan dan menghancurkan citra Kejaksaan Agung (Kejagung).  Serangan terhadap Korps Adhyaksa kerap terjadi setelah pengungkapan kasus-kasus besar.  Hal itu disampaikan Sahroni merespons penetapan tersangka perintangan penyidikan terhadap Direktur Pemberitaan JAK TV, Tian Bahtiar.  Keputusan itu dibuat gegara Tian Bahtiar menerima uang Rp487 juta untuk membuat dan menyebarkan berita yang menyudutkan Kejagung.  "Sebenarnya ini sudah kelihatan sejak Kejagung buka kasus-kasus besar, mulai muncul serangan yang mengarah ke Kejagung, mulai dari lembaga hingga perseorangan. Secara kasat mata kita bisa lihat bagaimana upaya perlawanan balik ini muncul dari mereka yang berperkara," ujar Sahroni, melalui keterangan tertulis, Selasa, 22 Apil 2025. Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai NasDem itu mengaku khawatir dengan upaya tersebut. Penyerangan...
Baca selengkapnya