Sanksi Operator Tak Terapkan Registrasi Biometrik, Teguran hingga Penghentian Sementara

-


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan menjatuhkan sanksi bagi operator seluler yang belum menerapkan metode verifikasi biometrik dalam proses registrasi pelanggan nomor seluler baru terhitung sejak tanggal 1 Juli 2026. 

Sanksi administratif yang diberikan bersifat berjenjang yang dimulai dengan teguran tertulis.

"Jadi sanksi administatifnya itu dilakukan secara berjenjang dimulai dari teguran tertulis," kata Direktur Pengendalian Ekosistem Digital Kementerian Komdigi Dany Suwardany, Selasa, 7 Juli 2026.

Dany menambahkan, teguran tertulis dilakukan sebanyak tiga kali. 

Rentang waktu penyampaian teguran pertama hingga ketiga yaitu tujuh hari kerja.

Apabila hingga surat teguran ketiga operator seluler belum menerapkan registrasi SIM biometrik, Komdigi akan memberlakukan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan berusaha kepada operator tersebut. 

Diharapkan, para operator seluler koperatif dalam menjalankan pemberlakuan registrasi SIM card tersebut

"Kita harapkan jangan sampai ke sana (sanksi penghentian kegiatan berusaha) karena (operator seluler) sudah patuh. Kita sama-sama dengan opsel melakukan pemantauan dan memonitoring secara kontinu," ujar Dany.

Dany menjelaskan, untuk mendukung implementasi kewajiban registrasi SIM biometrik, Komdigi telah mengirimkan surat kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). 

Hal itu menutup akses operator seluler dalam melakukan validasi registrasi kartu SIM menggunakan NIK dan Nomor KK.

Dalam pengawasannya, Komdigi juga melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah gerai operator seluler, pusat perbelanjaan, dan penjual kartu SIM untuk memastikan penerapan registrasi berbasis biometrik berjalan sesuai ketentuan.

"Ke depan kita akan terus memonitor. Kita akan melakukan pengecekan atau kita melakukan sidak ke beberapa kota baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa untuk memastikan tingkat kepatuhan dari penyelenggara operator seluler," ujar Dany.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pengadilan Bebaskan Promotor EO Konser Artis DJ Dimitri Vegas dan Like Mike Dari Tudingan Penipuan

-
Gambar
KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Promotor Event Organaiser (EO) konser Ervan Anugerah Asmoro, terdakwa kasus dugaan penipuan konser artis DJ dimitri vegas dan like mike akhirnya bebas dari tuntutan 1,5 tahun penjara yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Darwis dari Kejari Surabaya. Oleh majelis hakim yang diketuai Sigit Sutanto SH MH, kasus penipuan yang menjerat Ervan tersebut dinyatakan bukan perkara pidana. Dalam pertimbangannya, hakim Sigit menerangkan, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa Ervan tersebut tidak terdapat unsur penipuan sehingga dianggap bukan merupakan tindak pidana. Menurut majelis hakim, kasus yang menjerat Ervan merupakan hubungan hukum keperdataan. Atas dasar itulah, terdakwa Ervan diputus bebas dari tuntutan hukum (onslag van alle recht vervolging). Menanggapi hal itu ketiga kuasa hukum Ervan , DR. Ismu Gunadi W, SH. M.Hum, Dody Iswandono, SH. MH dan Nur Hadi, SH. MH, mengaku bersyukur atas vonis bebas yang dijatuhkan majelis hakim kepada Er...
Baca selengkapnya

Bareskrim Ajukan Red Notice Pak Cik, Pemasok Sabu Jaringan The Doctor

-
Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengajukan penerbitan red notice terhadap Lukmanul Hakim alias Pak Cik Hendra alias Pak Haji. Pak Cik diketahui berperan sebagai pengendali serta pemasok utama sabu dan etomidate di balik jaringan Andre 'The Doctor' di Indonesia. "Mengajukan permohonan penerbitan red notice melalui Divhubinter Polri terhadap DPO Lukmanul Hakim alias Hendra alias Pak Haji," kata Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso. dalam keterangannya, Rabu (20/5). Eko menerangkan Pak Cik merupakan warga negara Indonesia (WNI) asal Aceh yang saat ini terdeteksi berada di Malaysia.  Namun, belakangan status kewarganegaraan sudah berpindah menjadi warga negara Saint Kitts and Nevis. "Lukmanul Hakim merupakan DPO BNN RI terkait perkara TPPU tindak pidana narkotika," ucap Eko. Eko mengungkapkan hasil analisa transaksi perbankan terhadap rekening jaringan sindikat na...
Baca selengkapnya

Sahroni Minta Polri Ungkap Upaya Serangan Balik terhadap Kejagung

-
Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, meminta Polri mengungkap dan menindak tegas pihak yang ingin melawan dan menghancurkan citra Kejaksaan Agung (Kejagung).  Serangan terhadap Korps Adhyaksa kerap terjadi setelah pengungkapan kasus-kasus besar.  Hal itu disampaikan Sahroni merespons penetapan tersangka perintangan penyidikan terhadap Direktur Pemberitaan JAK TV, Tian Bahtiar.  Keputusan itu dibuat gegara Tian Bahtiar menerima uang Rp487 juta untuk membuat dan menyebarkan berita yang menyudutkan Kejagung.  "Sebenarnya ini sudah kelihatan sejak Kejagung buka kasus-kasus besar, mulai muncul serangan yang mengarah ke Kejagung, mulai dari lembaga hingga perseorangan. Secara kasat mata kita bisa lihat bagaimana upaya perlawanan balik ini muncul dari mereka yang berperkara," ujar Sahroni, melalui keterangan tertulis, Selasa, 22 Apil 2025. Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai NasDem itu mengaku khawatir dengan upaya tersebut. Penyerangan...
Baca selengkapnya