Walikota Motivasi Warga Terdampak PHK Jadi Entrepreneur

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Jika menjadi pegawai, maka ada batasnya. Namun jika menjadi pengusaha langit adalah batasnya. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di hadapan sekitar 300 warga terdampak PHK yang mengirim surat permintaan kerja kepada walikota. Dalam kesempatan tersebut dihadirkan juga 15 UKM hasil didikan pahlawan ekonomi dan pejuang muda Kota Surabaya sebagai mentor dan motivator.

Dengan menghadirkan mentor dari para pelaku usaha, Risma –sapaan akrab walikota- berharap tidak ada keputusasaan dari para warga terdampak PHK ini. Selain itu, melalui pahlawan ekonomi dan pejuang muda, Risma ingin membuka kesempatan belajar dan magang dengan para mentor dan mencicipi bidang wirausaha.

“Kita semua di sini memiliki kesempatan yang sama untuk sukses. Apa yang saya paparkan di sini agar pandangan panjenengan bisa bebas, dan mandiri secara finansial. Nanti, produk makanan dan kerajinan tangan akan dibantu pemasaran di UKM corner di Balai Kota Surabaya, Gedung ex Siola, dan beberapa kantor kecamatan, ” imbuh Risma.

Walikota perempuan pertama dalam sejarah Pemkot Surabaya ini meminta kepada semua hadirin agar tidak minder, dan mampu melihat peluang. Walikota memberikan contoh, seperti jasa foto cetak di halaman KBS,di mana mayoritas pelaku jasa bukanlah warga asli Surabaya. “Ini peluang bagus, kenapa bukan warga Surabaya sendiri yang ambil. Karena minder, akhirnya kita kalah dengan orang lain,” imbuh walikota.

Pengagas Bakso Cokjudes (Coklat,Keju,Pedes) Sigit Prihanto merasa siap jika dijadikan mentor dan menjadi tempat magang bagi siapapun yang ingin membuka usaha kuliner. Pria yang pernah menjajakan bakso daging kijang di Malaysia ini membuka kesempatan untuk para warga terdampak PHK agar bisa mencicipi dunia wirausaha.

Mirza Ghulam Arif (26) warga kelurahan sawahan merasa tertarik dengan berbagai kesuksesan mentor-mentornya. Ia pun berinisiatif membuka warung nasi jagung di sentra PKL yang tidak jauh dari tempat tinggalnya setelah mendapat penawaran dari walikota. “Saya tertarik untuk membuka nasi jagung di sentra PKL milik pemkot. Selama ini saya membuka lapak di pinggir jalan dekat rumah. Semoga kedepan, saya bisa sesukses para mentor ini tentunya dengan pelatihan dari Pemkot Surabaya,” tutup Mirza. (arf)

Read More

Wali Kota Resmikan Box Culvert Jalan Sidotopo Wetan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wajah kawasan di Jalan Sidotopo Wetan, Kecamatan Simokerto yang dulunya selalu padat lalu lintas dan juga menjadi langganan genangan air ketika musim hujan, kini telah berubah. Adalah pembangunan box culvert oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sejak 2012 lalu yang telah mengubah kawasan itu menjadi lebih nyaman bagi warganya.

Dulu, kawasan Jalan Sidotopo Wetan hanya memiliki satu jalur jalan dengan dua lajur yang difungsikan dua arah (utara-selatan). Sehingga, kemacetan terjadi hampir setiap hari karena volume kendaraan yang cukup padat. Lalu, saluran air yang tepat berada di samping jalan, juga acapkali tidak mampu menampung kapasitas air hujan yang berlebih sehingga menyebabkan banjir.

Baru ketika pembangunan box culvert yang dilakukan Pemkot Surabaya sejak tahun 2012 hingga 2016, masalah kemacetan lalu lintas dan juga genangan air di kawasan padat hunian penduduk tersebut, teratasi. Selama empat tahun, sudah terbangun sepanjang 1756 meter yang terdiri dari dua jalur jalan. Satu jalur masing-masing ke arah utara dan selatan dengan masing-masing memiliki dua lajur.

“Dulu kawasan ini selalu banjir ketika musim hujan. Lalu lintas nya juga macet karena jalannya cuma satu jalur. Di atas saluran air nya lalu dibangun box culvert. Kita kerjakan empat tahun,” tegas Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini ketika peresmian box culvert Jalan Sidotopo Wetan Kecamatan Simokerto, Jumat (6/1/2017).

Peresmian box culvert tersebut dihadiri, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya, Erna Purnawati, Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajat dan beberapa kepala SKPD Pemkot Surabaya, serta Camat Simokerto, Henny Indriaty.

Menurut wali kota, pembangunan sistem drainase di kawasan tersebut tidak mudah dan juga membutuhkan anggaran yang cukup besar. Yakni sebesar 105,078 miliar. Ini dikarenakan sanitasi nya yang kurang bagus. “Investasinya besar sekali. Terutama untuk
membenarkan sanitasi. Yang ini akan kami selesaikan dulu dan nanti ini (pengerjaannya) belok ke arah Tenggumung Lor,” jelas wali kota.

Kabid Pematusan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya, Syamsul Hariyadi menambahkan, pembangunan box culvert di Jalan Sidotopo Wetan tersebut memiliki dua fungsi. Selain untuk konversi saluran dari irigasi menjadi drainase guna mengatasi genangan air, juga untuk menambah kapasitas jalan sehingga melancarkan arus lalu lintas di sana. “Harapannya, perekonomian warga di sini bisa meningkat karena lalu lintas sudah lancar dan tidak lagi banjir,” jelas Syamsul.

Dijelaskan Syamsul, selain melakukan konversi fungsi saluran, Pemkot juga menambah kapasitas saluran dari 1,5 meter menjadi tiga meter. Saluran drainase tersebut memiliki catchment area terdiri dari saluran Sidotopo Wetan, Kedungmangu, Tenggumung dan Sidoyoso. “Pembangunan nya cukup lama karena anggaran nya dibagi seluruh Surabaya sehingga pembangunan nya bertahap 300 meter, sampai totalnya mencapai 1756 meter,” sambung Syamsul.(arf)

Read More

Resmikan Sekolah Baru, Wali Kota Surabaya Berharap Semua Anak Mempunyai Kesempatan Sama

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota Surabaya meresmikan SMPN 58 Surabaya dan SDN Sidotopo Wetan V Surabaya pada Jumat (6/1/2017). Dalam peresmian ini, dihadiri Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya dan Ikhsan Kepala Dinas Pendidikan Surabaya.

Kedatangan Wali Kota Surabaya juga disambut para penari remo cilik dan pelajar sekolah ini yang berkostum Cak dan Ning Surabaya. Wali Kota Surabaya juga mendapatkan seikat bunga saat memasuki sekolah ini.

Wali Kota Surabaya menekankan betapa pentingnya pendidikan bagi negara. Menurutnya, pendidikan seperti halnya tiang negara, apabila pendidikan hancur maka negara juga turut hancur. Untuk itu, Wali Kota Surabaya meminta anak-anak diberi kesempatan yang sama.

"Kita sudah merdeka lebih dari 70 tahun tapi kalau cari sekolah masih berebut tidak ada artinya sebuah kemerdekaan. Kita bangun terus sekolah dengan segala fasilitasnya, supaya orang tua tenang. Sehingga ada artinya kemerdekaan ini, ada artinya pemerintah," kata Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya dalam sambutannya.

Wali Kota juga menekankan adanya peningkatan Index Pembangunan Manusia di kawasan Surabaya utara. Berdasarkan data 2010, kawasan Surabaya utara memiliki index paling rendah dibandingkan dengan wilayah Surabaya lainnya. Namun, kata Wali Kota, saat ini Index Pembangunan Manusia di kawasan ini sama dengan wilayah lainnya.

"Dalam diskusi bersama pengamat terkait masalah pendidikan, peningkatan itu karena adanya sekolah baru membuat anak-anak mempunyai akses buat sekolah dan gratis," ujar Wali Kota.

Wali Kota juga berharap untuk setiap anak diberikan kesempatan yang sama dan mempunyai tantangan, sehingga anak-anak harus bisa berhasil dan sukses.

"Mungkin disini banyak anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, tapi kita tidak tahu masa depan seseorang. Kita beri kesempatan yang sama, sehingga mereka bisa menjadi menteri," katanya.

Usai memberikan sambutannya, Wali Kota berkeliling ke kelas-kelas SMPN 58 dan SDN Sidotopo Wetan V. Saat berkeliling, Wali Kota Surabaya banyak berdiskusi dengan Ikhsan Kepala Dinas Pendidikan Surabaya terkait fasilitas sekolah yang masih belum selesai semua.

Lokasi peresmian yang berada di Jalan Platuk Donomulyo, Kelurahan Sidotopo Wetan ini, juga dekat dengan sekolah lainnya yaitu SMPN 31. Karena hal itu, Ikhsan Kepala Dinas Pendidikan Surabaya mengatakan, masyarakat disini masih butuh sekolah baru lagi.

Dia juga mengatakan dengan adanya sekolah baru ini, bisa menampung lebih banyak lagi anak-anak untuk sekolah.

"Harapannya masyarakat disini bisa mendapat kualitas sekolah yang baik," katanya.

"Ayo jangan sampai anak tidak sekolah. Sekarang sudah ada sekolahnya, ayo para orang tua mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah," ajak Ikhsan. (arf)

Read More

Warga Tuntut Pembangunan Apartemen Madison Avenue Dihentikan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sejumlah warga terdampak pembangunan proyek Apartemen Madison Avenue di kawasan Jemur Andayani 52 Surabaya, berduyun – duyun mendatangi lokasi pembangunan, Rabu(4/1/2017) kemarin.

Akibat aksi protes warga ini, PT Surya Inti Permata (SIP) selaku pengembang, menghentikan pembangunan.

Sebelum aksi, warga memang menggelar pertemuan yang menyepakati untuk pembangunan tersebut dihentikan, sebelum ada ganti rugi atas bangunan rumah toko warga di komplek Villa Imperal yang rusak parah.

“Tembok retak dan atap bocor akibat getaran tiang pancang apartemen Madison Avenue. Sekitar sepuluh rumah yang terkena dampak itu. Sekarang proyek dihentikan setelah warga demo dilkoasi,” ungkap Tjik Hengky Tji Hendra, Kamis(5/1/2017).

Berdasarkan data yang diperoleh warga terdampak, pihak pengembang Apatemen Madison Avenue ini, tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan(IMB) dan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

“Sudah setahun kita menderita. Saat kita telusuri, ternyata pembangunan apartemen Madison tak punya izin komplit. Bahkan tak pernah sosialisasi ke warga. Untuk itu kita berani aksi dan lapor ke Polda Jatim,” pungkasnya.(arf)

Read More

BPN Dituding Biang Kerok Soal Tanah Warga Komplek Semolowaru Indah II

‘Buntut pencaplokan lahan seluas 3 521 m2 yang diklaim Abdul Fatah (alm). Diduga kuat BPN II Surabaya ikut andil dalam mengeluarkan sertifikat yang diterbitkan hak milik sertifikat nomor 542 diatas persil 29 bukan sertifikat HGB 358 diatas persil 32 dan persil 33 dengan luas 7 180 m2 yang diperebutkan Abdul Fatah’

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kembali peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) II patut dipertanyakan. Terkait kebijakan dan keputusan penerbitan sertifikat tanah nomor 542 masuk dalam sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) 358 persil 32 dan 33 atas nama PT Pondok Permata Estate bukan atas nama Abdul Fatah (alm) seperti yang direkomendasi keterangan lurah Semolowaru no. 594.3/408/411.924.13/1983, demikian diungkap ketua RW XI Semolowaru Indah II, Sutrisno, Rabu (4/1) saat dimintai keterangan permasalahan perebutan tanah di komplek Semolowaru Indah.

Sutrisno juga menjelaskan, keterangan lurah Semolowaru saat itu juga dibuktikan dengan peta penerawangan jaman Belanda, bahwa lahan HGB 358 persil 32 dan persil 33 terletak disebelah selatan jalan raya Semolowaru.

“Sedangkan sertifikat 542 diatas persil 29 atas nama Abdul Fatah terletak di sebelah utara jalan raya Semolowaru,” terangnya.

Lanjut Sutrisno, dari keterangan ketua Komisi A DPRD Surabaya, Ir Armuji saat hearing waktu itu, juga merekomendasikan, lokasi tanah di RW XI komplek Semolowaru Indah II yang digunakan saudara Abdul Fatah dengan sertifikat hak milik 542 yang sebenarnya lokasi tanah masuk sertifikat HGB nomor 358 atas nama PT Pondok Permata Estate yang habis masa berlakunya sampai 3 Maret 2007.

“Sertifikat HGB 358 itu, juga tidak diperpanjang lagi oleh pihak pengembang PT Pondok Permata Estate,” beber pria yang juga sebagai kontraktor rekanan PLN ini.

Sutrisno melanjutkan, tanah seluas itu diklaim pihak Abdul Fatah yang memiliki persil 29 dengan sertifikat hak milik yang terletak disebelah utara bukan tanah yang terletak di komplek perumahan Semolowaru Indah dengan sertifikat induk HGB 358 persil 32 dan persil 33, Surabaya.

“Perjuangan kita tidak cukup mengadu pada pemerintah dan BPN Surabaya. Namun kami juga melayangkan surat pengaduan pada presiden RI,” ucapnya.

Tidak hanya itu imbuh Sutrisno, pengaduan tindak pidana perebutan tanah itu juga dilaporkan pada Polda Jawa Timur, tertanggal 20 Januari 2012.

Namun perjuangan warga komplek perumahan Semolowaru Indah yang dihuni sekitar 300 KK atau 1500 cacah jiwa ini, tidak pernah digubris pihak instansi terkait. Di tahun 2016 lalu permasalahan itu kembali mencuat, lantaran tanah atas nama Abdul Fatah itu telah beralih tangan sebelum Abdul Fatah meninggal. Kepemilikan diperjual belikan Abdul Fatah pada Keleb Prayudi Antonius. Tanah itu sekarang telah dipagari tembok setinggi 2,5 meter.

Perlu diketahui, sebelumnya lahan yang tidak terpakai itu dimanfaatkan oleh warga untuk, dijadikan sebagai failitas umum. Seperti lahan parkir mobil warga, sarana olah raga, taman bermain anak dan tempat pembuangan sampah (TPS). Sebelumnya dijadikan fasum lahan tersebut masih berbentuk rawa-rawa yang diuruk pihak warga. Berpuluh-puluh tahun lahan itu telah dimanfaatkan oleh warga komplek perumahan Semolowaru Indah. Abdul Fatah juga telah memecah sertifikat induk menjadi empat sertifikat dengan luas yang semula dia klaim overload menjadi 8000 m2 lebih dari lahan yang luasnya 7180 m2

Dengan arogansi pemilik baru Keleb Prayudi membuat tembok setinggi 2,5 meter dan juga dilengkapi CCTV. Pembangunan tembok itu dengan pengawalan oleh marinir dan pihak Polisi dari Polda Jawa tengah.”kami warga RW XI Semolowaru Indah telah mendapatka intimidasi dari Keleb Prayudi itu,” tukas Sutrisno.

Kami tetap memperjuangan rasa keadilan untuk warga komplek semolowaru Indah. Akhirnya kami mendapat panggilan 3 kali oleh Pemkot Surabaya. Selama pertemuan dengan Pemkot pihak BPN II tidak pernah hadir. Baru panggilan ke 3 mereka diwakili oleh saudara Syamsu Kasi sengketa dan perkara BPN II Surabaya.

“Syamsu pun tidak bisa menyangkal dengan bukti-bukti dokumen yang kami bawah saat pertemuan di Pemkot Rabu 4 Januari 2017,” tukasnya.

Ditambahkan oleh Sutrisno, sampean adalah pejabat negara yang digaji oleh rakyat. Dan jabatan sampean adalah amanah yang dipertanggung jawabkan kelak. “Apa sampean tidak malu pada rakyat yang telah memberikan amanah jabatan yang sampean semua emban,” tegas Sutrisno pada oknum BPN.

Dalam pertemuan dengan Pemkot yang diwakili asisten I bagian pemerintahan mendatangkan kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, Kapolrestabes kota Surabaya,kepala bagian hukum, camat Sukolilo, lurah Semolowaru dan ahli hukum pertanahan UNAIR Dr Agus Sekarmadji, SH, M.Hum.

Yang mana ahli hukum pertanahan Agus sekarmadji menerangkan, sebetulnya permasalahan perebutan tanah tersbut sudah jelas. Namun disesalkan Agus, kenapa pihak BPN II mengeluarkan sertifikat yang menggunakan sertifikat 542 diatas persil 29 atas nama Abdul Fatah disebelah utara jalan raya semolowaru bukan pada sertifikat HGB diatas persil 32 dan persil 33 yang mana berdiri perumahan komplek Semolowaru Indah atas nama PT Pondok Permata Estate.

“Ini kan sangat aneh sekali. Ingat jabatan anda akan dipertanggung jawabkan pada tuhan nanti,” pungkas Agus dalam pertemuan saat itu. (has/arf)

Read More

PGN Bantah Tudingan jadi Penyebab Kerusakan Jalan Deandles Gresik

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Terkait adanya tudingan bahwa pemicu rusaknya jalan Deandles, Manyar, Gresik lantaran adanya pembangunan pipa Gas oleh PT. Perusahaan Gas Negara (PGN).

Hal tersebut langsung dibantah oleh pihak PGN, VP Corporate Communication PGN, Irwan Andri Atmanta mengatakan, terkait jalan rusak yang berada di sekitar lokasi pembangunan pipa gas, sebagaimana diketahui bahwa jalan rusak tersebut tidak terkait langsung dengan pembangunan pipa PGN karena jalan rusak berada di tengah jalan sementara pipa PGN dibangun di pinggir jalan.

“ Dari keterangan warga didapat info bahwa kerusakan jalan tersebut lebih disebabkan oleh arus truk truk bertonase besar dari proyek proyek lain di Gresik yang melebihi kekuatan jalan” ujar Irwan Kamis (05/01).

Irwan menambahkan bahwa jalan rusak tersebut tidak terkait langsung dengan pembangunan pipa PGN karena jalan rusak berada di tengah jalan sementara pipa PGN dibangun di pinggir jalan.

“ Dari keterangan warga didapat info bahwa kerusakan jalan tersebut lebih disebabkan oleh arus truk truk bertonase besar dari proyek proyek lain di Gresik yang melebihi kekuatan jalan. Kebetulan ada proyek PGN di lokasi jalan yang rusak tersebut, masyarakat secara spontan kemudian menaruh pipa di tengah jalan dan menanam tanaman di jalan sebagai bentuk protes” tambahnya.

Lebih lanjut di tuturkan Irwan, Kami juga butuh dukungan masyarakat agar proyek pipa gas cepat selesai dan menyalurkan gas bumi ke masyarakat. Dalam setiap pembangunan pipa gas kami selalu berusaha mengedepankan profesionalitas. Kami juga melakukan perbaikan jalan aspal yang rusak karena pekerjaan kami.

“ Kami menghargai setiap.masukan ke kami termasuk dari wagub jatim Gus Ipul. Misalnya dalam proyek pembangunan pipa di Gresik ini, ami berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pekerjaan secepat mungkin “ Pungkasnya.

Seperti diberitakan Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur (Jatim) Saifullah Yusuf dan Bupati Gresik atas rusaknya jalan yang ada di Jalan Deandles, Manyar, Gresik (05/01). PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) dianggap tidak profesional dalam pemasangan pipa. Karena setelah pemasangan pipa tidak dilakukan pengerasan kembali, sehingga tanah urukan kena hujan meluber sehingga menyebabkan kerusakan jalan, dan ini dikeluhkan oleh warga.(hdi/arf)

Read More

Wali Kota Surabaya Resmikan Griya Wreda

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota Surabaya meresmikan Griya Wreda di kawasan Jambangan pada Kamis (5/1/2017). Dengan bangunan yang lebih luas dibandingkan dengan Griya Wreda sebelumnya yang berlokasi di Medokan Ayu, diharapkan mampu memberikan fasilitas yang lebih memadai.

"Dengan ruangan yang lebih luas, semua para lansia bisa berkumpul bersama untuk menjalankan aktifitas makan, sholat dan lainnya," kata Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya saat peresmian Griya Wreda di kawasan Jambangan.

Sementara itu, sebagian para lansia juga sudah dipindahkan ke tempat baru ini agar bisa lebih santai. Bahkan, hadirnya perawat dan dukungan CSR dari Bank Jatim berupa satu mobil ambulance diharapkan mendukung kenyamanan para lansia bila terkena sakit.

Pemberian kunci secara simbolik juga diberikan oleh pihak Bank Jatim kepada Wali Kota Surabaya saat peresmian berlangsung. (arf)

Read More

Siswa SD Muhammadiyah 22 Hafal 206 Negar dan Ibu Kota Dunia

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kota Surabaya memang gudangnya anak pintar terutama dalam ilmu sosial, kali ini Siswa di SD Muhammadiyah 22 Surabaya memiliki kebolehan atau kepintaran yang cukup luar biasa.

Muhammad Farhan Arbiansyah, yang masih berusia  7 tahun ini dapat menghafalkan 206 nama negara serta Ibu Kota Negara di dunia.

Meski sekolah Muhammad Farhan Arbiansyah bisa di bilang di daerah pinggiran kota Surabaya namun hal tersebut tak membuat minder. Anak pasangan dari Arifin dan Nur Habidah ini semakin menunjukkan kepintarannya. Arby panggilan sehari-hari dari Muhammad Farhan Arbiansyah tak dapat di anggap enteng.
Arby dapat menghafal 206 negara serta Ibu Kota di belahan dunia tersebut sejak berusia 5 tahun.
Arby dikenalkan nama-nama negara dan ibu kotanya oleh ayahnya sendiri, dan itu pun dipelajarinya disaat jam belajar.

Tak hanya nama negara plus ibu koyta kini Arby juga dapat menghafal bendera negara manapun.
Kepala Sekolah Dasar Muhammadiyah 22 Surabaya Suharti mengatakan pihaknya merasa bangga mempunyai  anak didik seperti Muhammad Farhan Arbyansyah.

" Kami berharap agar Arby nanti membawa nama sekolah dalam prestasi untuk lomba antar sekolah. " harapnya. (arf)

Read More

Pemkot Sediakan Rumah Matematika Untuk Warga Surabaya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pelajar di Kota Surabaya kini mendapatkan akses kemudahan untuk “berkenalan lebih dekat’ dengan matematika. Akses itu bernama Rumah Matematika yang lokasinya berada di Balai Pemuda. Rumah yang bisa dimanfaatkan gratis oleh warga Surabaya tersebut diresmikan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, Kamis (5/1/2017).

Selama ini, ada banyak siswa yang “telah salah dalam mengenal matematika”. Jadinya, banyak dari mereka yang menganggap matematika sebagai mata pelajaran yang menyeramkan dan sulit. Dan itu terlihat dari nilai matematika pelajar di Surabaya yang rata-rata kurang bagus.

“Selama ini kalau saya datang ke sekolah-sekolah, mereka kalau mau ujian matematika terlihat tegang. Katanya susah. Nilainya juga lebih banyak yang di bawah 6. Makanya saya minta ada Rumah Matematika ini. Saya yakin mereka sebetulnya bisa tetapi takut dulu. Yang terpenting, proses pengajarannya bukan hanya soal nilai tapi dikemas sesuatu yang menyenangkan karena bisa dikaitkan kehidupan sehari-hari,” jelas wali kota.

Nantinya, sambung wali kota, akan ada beberapa relawan dari kelompok belajar yang menjadi tutor/pengajar di Rumah Matematika yang dibuka mulai pukul 14.30 WIB sampai 16.00 WIB lalu sesi kedua 16.00 WIB-17.30 WIB. Pelajar yang ingin aktif belajar di Rumah Matematika, bisa mendaftar di Balai Pemuda untuk kemudian diatur kapan waktu pengajarannya. “Konsepnya nanti lebih banyak main-main. Supaya anak-anak ini tahu ternyata matematika ini bukan hanya text book tetapi penerapan nya ada dalam kehidupan nyata. Selama ini kan seolah dipisahkan. Padahal dalam kehidupan sehari-hari dipakai,” imbuh wali kota.

Ketua Dewan Pendidikan Kota Surabaya, Martadi mengapresiasi positif inisiatif Pemkot Surabaya untuk membangun Rumah Matematika. Menurutnya, keberadaan Rumah Matematika akan mampu menjawab persoalan di Surabaya di mana ada anak-anak yang kesulitan memahami matematika. “Dari data ujian tim, kemampuan matematika memang masih rendah. Bukan hanya di Surabaya, tetapi juga di Indonesia. Sehingga menurut saya Rumah Matematika ini menjadi penting,” ujar nya.

Martadi berharap Rumah Matematika juga harus menyentuh guru-guru matematika di Surabaya dalam artian meningkatkan kualitas pengajaran nya. Menurutnya, selama ini beberapa guru dalam mengajar matematika masih lebih banyak mengaitkan dengan soal dan menjawab soal. Bukan pada apa gunanya matematika dalam kehidupan sehingga banyak anak yang tidak tertarik. Padahal, anak SD itu cara berpikirnya konkrit sehingga akan susah memahami sesuatu kalau tidak dikaitkan dengan kehidupan riil. Dalam hal ini, Pemkot perlu menggandeng perguruan tinggi sebagai tutor nya.

“Anak-anak yang kesulitan matematika itu awalnya bisa jadi dari guru matematika nya. Sehingga kalau hanya anak-anak tapi guru nya tidak disentuh, hasilnya tidak akan maksimal. Karena itu, saya mengusulkan agar Rumah Matematika ini sekaligus sebagai tempat untuk meng-up grade kompetensi guru. Guru harus diajari cara mengajarkan matematika yang realistis untuk membuat anak menjadi senang belajar matematikaagar dia mengajar matematika secara menyenangkan,” jelas nya.

Martadi juga menyarankan, Rumah Matematika tidak hanya dikhususkan bagi pelajar yang sulit memahami matematika. Tetapi juga untuk membina pelajar yang memiliki kemampuan istimewa dalam matematika sehingga nantinya bisa diarahkan untuk mengikuti olimpiade matematika tingkat dunia. Sehingga, tidak muncul stereotipe bahwa Rumah Matematika sebagai tempat bagi anak-anak yang bermasalah dengan matematika. “Kalau itu terjadi anak-anak ndak mau datang karena dianggap bermasalah. Sejak awal harus dibranding Rumah Matematika ini rumah bagi anak-anak, baik yang punya kesulitan matematika, untuk pengembangan guru matematika, sekaligus tempat membina anak-anak yang punya minat khusus matematika,” sambung dia.(arf)

Read More

PGN Bangun Pipa Gas Bumi Gresik-Lamongan-Tuban Sepanjang 141 Km

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) terus memperluas jaringan pipa gas bumi di berbagai daerah. Salah satunya dengan membangun pipa gas bumi ruas Gresik-Lamongan-Tuban sepanjang 141 kilometer (Km).

"PGN akan terus agresif dalam membangun jaringan pipa gas bumi untuk memperluas pemanfaatan gas bumi ke masyarakat. Salah satunya di Jawa Timur seperti di ruas Gresik-Lamongan-Tuban," kata Vice President Corporate Communication PGN, Irwan Andri Atmanto, Kamis (5/1/2017).

Irwan mengatakan, untuk tahap I dari ruas Gresik - Lamongan - Tuban, PGN saat ini dalam proses pembangunan pipa gas di Desa Suci hingga Desa Sembayat di Gresik, Jawa Timur sepanjang 11,5 km. Proyek tahap I ini ditargetkan selesai pada kuartal I - 2017.

Pipa gas tersebut juga akan tersambung dengan pipa PGN yang sudah eksisting di Jawa Timur. Diharapkan dengan keberadaan jaringan pipa gas ini, akan makin banyak lagi industri, UKM, usaha komersial (hotel, mal, rumah sakit, rumah makan) hingga rumah tangga dan transportasi yang menikmati energi baik gas bumi yang bersih dan efisien dibanding bahan bakar lainnya dari PGN.

Dalam pembangunan jaringan gas bumi ini Irwan menambahkan bahwa PGN butuh dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah serta masyarakat. "Dukungan itu kami harapkan karena selama proses pembangunan pipa gas terkadang menimbulkan rasa kurang nyaman bagi masyarakat pengguna jalan ketika pipa ditanam di pinggir jalan" kata Irwan.

Irwan menyatakan bahwa untuk mengurangi ketidaknyamanan itu, dalam setiap pengerjaan proyek pipa gas, PGN mengedepankan profesionalitas. Proyek penggalian pipa gas akan diselesaikan tepat waktu dan tanah yang digali segera di kembalikan pada kondisi seperti semula bahkan lebih baik," ujar Irwan.

Seperti contoh proyek pipa PGN di Desa Suci-Desa Sembayar sepanjang 11,5 km, PGN sampai memindahkan tanah galian ke lokasi lain sehingga mengurangi ketidaknyamanan pengguna jalan. Setelah pipa gas selesai ditanam, PGN akan memperbaiki jalan yang digali dan mengaspalnya hingga mulus.

Irwan menambahkan, pembangunan proyek pipa gas Gresik-Lamongan-Tuban, Jawa Timur ini juga sekaligus komitmen PGN untuk membuka wilayah-wilayah pasar gas bumi baru di Jawa Timur.

Seperti tahun lalu, PGN memperkuat jaringan pipa gas bumi di Jawa Timur dengan membangun pipa gas di Sidoarjo sepanjang 32 km, Surabaya 23 km, Pasuruan 2 km. Hingga saat ini total panjang pipa gas bumi PGN di Jawa Timur sekitar 1.156 km, dengan rincian, pipa PGN di Surabaya sepanjang 552 km, Sidoarjo 404 km, dan Pasuruan 199 km.

"Proyek pipa tersebut sudah beroperasi dan mengalirkan gas ke berbagai pelanggan seperti industri, UKM, usaha komersial hingga rumah tangga," tambah Irwan.

PGN merupakan satu satunya badan usaha di Indonesia yang menyalurkan gas bumi ke berbagai segmen pelanggan, mulai dari rumah tangga, UKM, usaha komersial (mal, hotel, rumah sakit dan rumah makan), industri, pembangkit listrik dan transportasi.

Hingga saat ini PGN menyalurkan gas bumi ke lebih dari 120.000 rumah tangga. Selain itu ke 1.929 usaha kecil, mal, hotel, rumah sakit, restoran, hingga rumah makan, serta 1.630 industri berskala besar dan pembangkit listrik.

"Pipa gas bumi yang dimiliki dan dioperasikan PGN saat ini sepanjang lebih dari 7.200 km atau sekitar 78% pipa gas bumi hilir nasional," tutup Irwan. (arf)

Read More

Resmikan FR Sisi Barat, Wali Kota Berharap Tak Ada Lagi Korban Kecelakaan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Frontage Road (FR) sisi barat Jalan Ahmad Yani yang selesai dibangun pada akhir 2016 lalu, diharapkan tidak hanya bisa meningkatkan kelancaran arus lalu lintas di “pintu gerbang” Kota Surabaya sebelah Selatan. Tetapi, FR sisi barat juga diharapkan akan memberikan nilai ekonomi bagi warga yang tinggal di kawasan tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini ketika meresmikan Frontage Road sisi barat Jalan Ahmad Yani, Kamis (5/1/2017). Hadir dalam peresmian tersebut, Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya, Erna Purnawati, Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajat. Serta beberapa SKPD di lingkungan Pemkot Surabaya. “Jalan ini juga bisa membantu perekonomian warga, terutama warga di sekitar sini,” menurut wali kota.

Disampaikan wali kota, pembangunan FR sisi barat masih akan terus berlanjut di tahun 2017 ini. Beberapa titik yang akan diselesaikan diantaranya sejumlah persil di bundaran Dolog. Sehingga, jalur FR sisi Barat dari depan Dolog yang akan masuk ke jalan di depan Polda Jatim, akan menjadi lebih mudah dibanding sekarang. “Untuk Bundaran Dolog, ada dua (persil) yang konsinyasi. Lainnya sudah kelar semua, tinggal bongkar,” jelas mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya.

Wali kota menambahkan, rencana untuk melebarkan jalur yang melintasi rel kereta api (sebelah utara Royal Plaza) kini juga sudah mendapatkan ‘lampu hijau’ dari Dirjen Perkeretapian. “Kami sudah dapat izin untuk pelebaran, tahun ini akan kami lelang,” sambung wali kota perempuan pertama di Surabaya ini.

Wali kota juga berharap kecelakaan lalu lintas yang beberapa kali terjadi di FR sisi barat, ke depannya tidak akan terjadi lagi. Karenanya, dalam peresmian tersebut, wali kota  juga mengajak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Surabaya juga perwakilan LKMK yang hadir, untuk melakukan doa bersama. “Saya harap tidak ada lagi korban kecelakaan di kawasan ini,” harap wali kota berusia 55 tahun ini.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajat membenarkan bahwa rencana pelebaran jalur FR sisi barat yang melintasi rel kereta api, sudah mendapatkan izin dari Dirjen Perkeretapian. “Izin sudah ada. Awal tahun ini lelang tahap awal untuk pintu perlintasannya maupun pemindahan pos (penjaga kereta api) karena harus menyesuaikan existing lebar jalan 17 meter,” jelasnya.

Irvan menambahkan, pembangunan FR sejatinya untuk lajur pengendara dengan kecepatan lebih rendah dari jalur utama. Dia juga menyebut selama ini pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keselamatan di jalan FR sisi barat. Diantaranya secara bertahap memasang rambu-rambu batas kecepatan, marka, dan barrier untuk mereduksi kecepatan pengguna jalan. Utamanya di jalur pintu keluar ke FR dari jalan samping. “Kami terus menambah marka dan rambu-rambu. Termasuk “mata kucing” yang bersinar di malam hari sehingga meningkatkan keselamatan pengguna jalan,” sambung Irvan.

Frontage Road sisi barat merupakan jalan Pemkot Surabaya yang dibangun untuk menambah kapasitas, meningkatkan kenyamanan dan kelancaran di Jalan A Yani Surabaya. Fungsi FR yang masuk jalan kelas III ini dimaksudkan sebagai kolektor sekunder sehingga kecepatan rencana yang diizinkan yaitu maksimal 60 km/jam. Frontage Road sisi barat yang pembangunannya dilaksanakan mulai tahun 2012 sampai dengan 2016, memiliki panjang total 4,3 kilometer. Pengerjaan FR sisi barat ini menghabiskan anggaran total sebesar 125 miliar. Jalan Frontage memiliki lebar rata-rata 17,5 meter dengan empat lajur (satu arah) dan lebar pedestrian 4,5 meter. (arf)

Read More

Disinyalir Banjir TKA Ilegal, Dewan Panggil Disnaker Kota Surabaya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Disinyalir marak masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Surabaya, Komisi D DPRD Kota Surabaya memanggil pejabat Dinas Tenaga Kerja (Dinaker) Kota Surabaya untuk mengklarifikasi dugaan masuknya TKA bodong, terutama TKA dari Tiongkok.

Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Anugrah Ariyadi,SH mengatakan, Komisi D memanggil Pejabat Disnaker Kota Surabaya terkait dugaan adanya tenaga kerja asing yang ilegal di Surabaya, meski sampai saat ini dewan belum menemukan secara fisik TKA ilegal tersebut.

“Dalam hearing memang Disnaker mencatat dan melaporkan jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di Surabaya, namun Disnaker pun belum menemukan secara fisik tenaga kerja asing yang diduga ilegal itu.”ujarnya, kepada wartawan di gedung dewan usai hearing antara Komisi D dengan Disnaker Kota Surabaya, Rabu (04/01/17).

Ia menjelaskan, pemanggilan Disnaker ini dimaksudkan untuk mencegah sejak dini agar Kota Surabaya tidak dibanjiri oleh tenaga kerja asing, terlebih yang ilegal. Dan kami juga minta input kepada masyarakat apakah ada di wilayahnya terkait dugaan kecurigaan terhadap orang-orang asing itu.

“Sayangnya, karena kewenangan pengawasan terhadap TKA sudah diambil alih oleh Disnaker Provinsi Jatim maka ketika ada masyarakat melaporkan ada TKA ilegal, Surabaya tidak bisa berbuat apa-apa seperti, melakukan sidak, menangkap, atau memprosesnya. Disnaker Surabaya hanya meneruskan saja ke Provinsi, nanti Disnaker Jatim yang action ke lapangan. Ini yang sedikit ada kendala mengapa Surabaya tidak bisa menindak tegas.” Terangnya.

Lebih lanjut Ia mengatakan,dari laporan Disnaker Kota Surabaya saat ini jumlah tenaga kerja asing di Surabaya yang terdaftar mencapai 400 orang, dari jumlah tersebut didominasi oleh tenaga pendidik. Semetara di sektor industri tetap ada tapi tenaga setingkat ahli, karena regulasinya adalah dimana tenaga kerja asing harus tenaga ahli, dibawah itu tidak diperbolehkan.  

“Terpenting pencegahan masuknya tenaga kerja asing ilegal tidak bisa dilakukan hanya satu SKPD saja namun lintas sektoral. Orang asing masuk ke Surabaya kan pintu masuknya dari Bandara Juanda sementara di bandara kan tidak ada Disnaker, yang ada petugas bea cukai dan imigrasi.”tuturnya.

Sementara itu, Kabid Penempatan, Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kerja Disnaker Kota Surabaya, Irna Pawanti mengatakan, dari jumlah 446 tenaga kerja asing yang ada, sebanyak 357 diantaranya telah memperpanjang izin kerjanya, dan 26 orang dideportasi ke negara asalnya seperti dari China, Korea, dan Fhilipina. “Yang pasti kita tetap pantau tenaga kerja asing jangan sampai ada yang ilegal.”ungkapnya. (Trish/arf)

Read More

Mangkir Sidang, YLPK Jatim Nilai PT SBS Tak Bernyali

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Persidangan gugatan perdata yang diajukan Kolonel Laut Birawa Budijuwana terhadap PT Surya Buminegah Sejahtera (SBS) di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya nampaknya bakal berjalan alot dan molor.

Pasalnya, pada persidangan perdananya, Rabu (4/1/2017) PT SBS selaku tergugat mangkir dari panggilan Pengadilan. Majelis hakim yang diketuai Dedi Arsandi pun memutuskan untuk menunda persidangannya. Bahkan, Hakim Dedi pun memerintahkan ke Panitera untuk memanggil PT SBS dengan tembusan surat ke Mahkamah Agung (MA).

"Kita panggil lagi dan surat panggilannya tembuskan ke Mahkamah Agung,"ucap Hakim Dedi pada panitera pengganti (PP) sembari menutup persidangannya.

Terpisah, Mochammad Said Utomo, kuasa hukum Kolonel Laut Birawa Budijuwana menyesalkan sikap PT SBS yang mangkir dalam persidangan.
"Baru kali ini saya melakukan gugatan untuk Perlindungan Konsumen, tapi pihak para tergugat tidak hadir,"katanya.

Said menilai bahwa PT SBS sama sekali tidak menghormati proses hukum yang tengah berjalan karena tidak hadir dalam persidangan. "Saya khawatir bahwa ini memang ada satu kolaborasi untuk tidak hadir. Kalau emang ini bener, maka saya sangat kecewa sekali. Kami dari sisi perlindungan konsumen tidak diperhatikan oleh pemerintah dan dinas terkait," terang pria yang juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur itu.

Sementara itu, Kolonel Laut Birawa Budijuwana juga turut angkat bicara atas mangkirnya PT SBS dalam persidangan ini. Menurutnya, PT SBS sama sekali tidak memiliki nyali untuk menghadapi gugatan yang diajukan konsumennya. "Mereka (PT SBS) tidak punya nyali. Hal itu sama saja tidak menghormati hukum di Indonesia," tegasnya.

Selain PT SBS, Kolonel Laut Birawa Budijuwana juga menggugat beberapa pihak diantaranya, Walikota Surabaya, Gubernur Provinsi Jatim, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan Rakyat. Gugatan itu diajukan terkait persoalan jual beli Apartemen Central Bussiness District (CBD) tower A dan B yang beralamat di Jl Dukuh Kramat, Wiyung, Surabaya.

Kolonel Laut Birawa Budijuwana terpaksa mengajukan gugatan kerugian sebesar Rp 2 miliar karena PT SBS tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan cicilan dua unit apartemen yang dibelinya sebesar Rp 126 juta. Tak hanya itu, meskipun telah mencicil, ternyata PT SBS tak kunjung membangunkan apartemen yang dipesan Kolonel Laut Birawa Budijuwana. Pasalnya, sampai saat ini Apartemen Central Bussiness District (CBD) tower A dan B tak memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan (Komang)

Read More

Hampir Setahun, Pembangunan Apartemen Madison Avenue Abaikan Keluhan Warga

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Usut punya usut, sudah hampir setahun tepatnya 9 februari 2016 silam warga sudah dipusingkan dengan adanya pembangunan aparteman Madison Avenue.

Namun hingga kini belum ada itikat baik dari pihak managemen dari Madison aveneu untuk melakukan sosialisasi terhadap warga sekitar.

Akibat kurang toleransi inilah membuat warga sekitar pembangunan aparteman yang dilakukan oleh PT Inti Surya Permata (SIP) tersebut menuai protes dari warga sekitar.

Parahnya lagi mulai dari penegak hukum hingga jajaran birokrasi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya belum melakukan tindakan apapun.

Padahal Tji Hengky Cihendra salah satu warga korban terdampak sudah melaporkannya kepada aparat terkait bahkan pihak RT, Lurah, Camat, Satpol PP, BLH dan Cipta Karya telah melakukan mediasi  untuk mencari solusi namun hingga saat ini hasilnya belum berpihak pada rakyat kecil.

"Banyak yang bilang mau bantu tapi akhirnya mereka ilang-ilang sendiri, dan kenyataannya tetap seperti ini. Bahkan Cipta karya sendiri tidak bisa, sebenarnya kalau sesuai undang-undang tegas jelas untuk melindungi masyarakat, dan untuk mengayomi masyarakat supaya tertib, di pembangunan undang-undangnya ada, tinggal ketegasan pemerintah saja berani nyetop nggak," keluh warga Villa Imperial No 51/H 11 RT 009 RW 05 kelurahan Siwalankerto kecamatan Wonocolo Surabaya. selasa (3/1/2017). (arf)

Read More

Risma Terlambat Resmikan Sentra Kuliner, Temui Pejabat yangTak Puas di Mutasi

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pelantikan 1559 pejabat struktural di lingkungan Pemkot Surabaya, pada hati Jumat (30/12) menyisahkan masalah. Ditengarai ada beberapa pejabat yang tidak terima dengan mutasi kemarin.

Kabar adanya pejabat yang tidak terima disampaikan sendiri Wali kota Surabaya, Tri Rismaharini saat memberikan sambutan dalam peresmian sentra kuliner di Convension Hall Arif Rahman Hakim.

Dalam acara tersebut sebenarnya Risma hadir pada pukul 10.00 WIB. Namun karena adanya peristiwa tersebut mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) ini baru bisa datang pada pukul 10.30 WIB.

"Mohon maaf baru bisa datang karena baru saja menemui pejabat yang tidak terima dengan mutasi kemarin," ujar Tri Rismaharini dalam sambutannya, Rabu (4/1).

Sementara informasi yang diperoleh di lingkungan Pemkot Surabaya, salah satu pejabat yang ditengarai tidak terima dimutasi adalah mantan Kepala Dinas Koperasi, Hadi Mulyono. Seperti diketahui, dalam mutasi kemarin Hadi dimutasi menjadi staff ahli Wali kota bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan.

Namun ketika dikonfirmasi beberapa wartawan yang ngepos di Pemkot maupun DPRD Surabaya tentang kabar tersebut, secara tegas Hadi Mulyono membantahnya. Menurutnya, dia tidak pernah menemui walikota untuk mempertanyakan mutasi dirinya.

"Tidak benar itu mas," ujar Hadi Mulyono.

Informasi yang diterima sejumlah wartawan, Hadi Mulyono saat ini sedang berada di Taman Bungkul memenuhi sejumlah pedagang. Sekali lagi Hadi membantah dan menyatakan sedang berada di provinsi.

"Sekarang saya ada di provinsi untuk pamitan," bantahnya.

Nasib tidak beruntung memang dialami oleh sejumlah pejabat berpengalaman dengan masuk ke jajaran staf ahli Wali kota dan bahkan ada yang turun eselon. Selain Hadi Mulyono yang masuk menjadi staf ahli Wali kota, nama Soemarno yang sebelumnya menjadi Kabakesbangpollinmas juga menjadi staf ahli Wali kota bidang Hukum Politik dan Pemerintahan.Sementara Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat yang sudah ditetapkan sebagai SKPD pada Perda OPD justru dikosongi sampai saat ini.

Yang paling mengenaskan adalah mantan kepala Badan Ketahanan Pangan , Hari Cahyono, terlempar dari posisi eselon II . Mantan Camat Tegalsari itu kembali menjabat sebagai camat Asemrowo yang merupakan posisi eselon III A.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Surabaya, Mia Santi Dewi mengaku tidak tahu soal adanya pejabat yang tidak terima karena dimutasi. Sampai sekarang belum ada laporan yang masuk ke BKD.

"Kalau misalnya ada yang kurang puas mungkin ada. Tapi sampai sekarang belum ada laporan yang masuk ke kita," jelas Mia Santi Dewi.

Disinggung soal pernyataan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini saat memberikan sambutan dalam peresmian sentra kuliner di Convension Hall Arif Rahman Hakim, Mia mengaku tidak tahu.

"Kalau Ibu Wali ngomong seperti itu, saya tidak tahu," ujarnya. (arf)

Read More

Bobol Kotak Amal, Pemuda Wonorejo Timur Diamankan Polisi

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Inginnya mencari pekerjaan agar mendapat penghasilan yang halal namun berubah jadi petaka. Itulah yang dialami Ari Fatah (27) warga Wonorejo Timur Surabaya.
Ari nekat 'membobol' kotak amal di masjid salah satu pusat grosir Surabaya. Akibatnya pemuda ini diamankan di Polsek Bubutan Surabaya.

Kepada polisi Ari mengaku nekat mencuri uang Rp.3 juta yang ada di kotak amal untuk biaya hidup  sehari-hari sebelum dirinya mendapatkan pekerjaan.

" Untuk memperrtanggung jawabkan perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara." jelas Kanit Reskrim, AKP Budi Waluyo. (arf)

Read More

Pembangunan Apartemen Madison Avenue Disoal Warga

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pembangunan gedung Apartemen Madison Avenue yang berada di jalan Jemur Andayani No 52 Surabaya menuai protes dari warga sekitar.

Ini lantaran, pembangunan apartemen tersebut dianggap sangat mengganggu kenyamanan dari warga sekitar.
Tak hanya terusik oleh pemasangan tiang pancang pondasi paku bumi Apartemen Madison Avenue.
Namun warga juga dirugikan akan dampak dari pembangunan tersebut yakni rusaknya tembok rumah warga.

Tji Hengky Cihendra salah satu warga korban terdampak dari pembangunan apartemen tersebut mengaku sangat dirugikan atas pembangunan Apartemen Madison Avenue pasalnya lantai dan dinding ruko dan rumah miliknya menjadi retak dan pecah.

" Sampai saat ini belum ada itikad baik dari Henry, dari dampak pembangunan ini, dinding bangunan retak dan miring, pintu kaca melorot dan tidak bisa ditutup, lantai pecah dan retak, atap rumah jebol dan bocor saat hujan, sehingga studio foto milik anak saya hancur, " keluh warga Villa Imperial No 51/H 11 RT 009 RW 05 kelurahan Siwalankerto kecamatan Wonocolo Surabaya. selasa (3/1/2017)

Merasa tidak mendapat perhatian bahkan dirugikan oleh pengembang apartemen Madison Avenue, Tji Hengky Cihendra akhirnya menempuh jalur hukum meski awalnya Tji Hengky Cihendra ragu akan penegakan hukum saat ini.

"Saya telah melaporkan hal ini ke jalur hukum, ke Polda Jatim. Saya juga nggak terlalu percaya dengan hukum, tapi sebagai warga negara yang baik saya coba melihat ke jalur hukum itu sampai dimana, kan ada KUHP, kan hitam ada yang diputihkan dan putih ada yang dihitamkan, prinsipnya saya coba cari keadilan saja, sampai dimana," akunya. (arf)

Read More

Awal 2017, Polrestabes Surabaya Gagalkan Pengiriman 3 Kg Ganja

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Awal tahun 2017, Polrestabes Surabaya kembali menggagalkan peredaran narkotika jenis ganja.

Ganja seberat 3 Kg ini berhasil diungkap Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Surabaya melalui jasa pengiriman.

Dalam pengungkapan itu, Polrestabes Surabaya juga berhasil mengamankan satu orang tersangka BP (40 tahun).

Warga Jl. Kupang Gunung Surabaya ini ternyata tak hanya sekali menggunakan barang haram ini. BP sebelumnya pernah dihukum  selama 7 tahun penjara di Nusa Kambangan dalam kasus yang sama.
Kasat Reskoba Polrestabes surabaya, AKBP Roni Faisal mengatakan  awalnya petugas melakukan undercover buy dan berhasil menangkap tersangka BP dikawasan jl. Diponegoro Surabaya berikut barang bukti 1 Kg ganja.

" Setelah dikembangkan rupanya tersangka BP ini juga masih menyimpan 2 Kg ganja dirumahnya." jelas AKBP Roni Faisal.

Roni juga menyatakan tak main-main tersangka BP ini mengambil langsung ganja berkwalitas super dari aceh. Caranya dengan dikirim lewat jasa ekspedisi.

" BP ini mengaku mendapatkan ganja itu dari  rekannya ZN yang dullu pernah sama-sama mendekam di lapas Nusa kambangan." ungkapnya.

BP ini  lanjut Kasat reskoba juga mengakui bila sudah dua kali mengambil ganja dari Aceh dengan harga hingga Rp. 2-3 juta/Kg.

" Disini perkilo dijual  Rp. 5 juta." paparnya.

Untukmempertanggung jawabkan atas perbuatannya, BPdijerat dengan undang-undang Narkotika dengan ancaman maksimal atau hukuman mati. (arf)

Read More

Diresmikan Wali Kota, Kantor Baru Kecamatan Rungkut Punya Banyak Kemanfaatan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Awal tahun 2017 ditandai Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan meresmikan kantor baru Kecamatan Rungkut dan Kelurahan Kalirungkut pada Rabu (4/1/2017) pagi. Selain terlihat megah, bangunan kantor vertikal tiga lantai yang berada di jalan Rungkut Asri Utara Nomor 1 Surabaya ini juga merupakan salah satu terobosan yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya dalam melayani masyarakat.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini ketika meresmikan kantor kecamatan dengan konsep pelayanan terpadu tersebut dibangun tidak untuk sekadar gagah-gagahan. Tetapi ada banyak kemanfaatan yang bisa dirasakan dari bangunan kantor baru tersebut. Tidak hanya oleh masyarakat. Tapi juga oleh Pemkot Surabaya.

Masyarakat yang tinggal di kawasan Rungkut kini akan lebih mudah ketika mengurus dokumen administratif di kantor kecamatan. Semisal bila sebelumnya warga yang mengurus ke kantor Kelurahan Kalirungkut dan kecamatan Rungkut harus berpindah tempat meskipun dekat, tetapi kali ini berada di satu tempat. “Masyarakat di sini akan lebih dimudahkan karena setelah mengurus di kelurahan, bisa langsung ke kecamatan. Jadi, nggak perlu pindah. Kapasitas nya dan aksesnya juga lebih bagus,” tegas Wali Kota Tri Rismaharini.

Wali kota menjelaskan, nantinya, di lantai I kantor tersebut akan diplot khusus untuk pelayanan masyarakat serta ruang rapat yang bisa dipakai masyarakat dari segala lapisan, termasuk untuk penyandnag disabilitas. Untuk lantai II, selain kantor kecamatan, juga kantor kelurahan. Dan di lantai III ada ruang yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat. “Nanti bila perlu, dinas-dinas juga akan buka dan melayani di kantor (kecamatan) yang secara sarana dan prasarana memenuhi. Ini Dinas Cipta Karya sudah turun melayani di kecamatan” sambung wali kota yang pernah menjabat Kepala Badan Perencaaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.

Selain memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, Pemkot juga merasakan keuntungan dari bangunan kantor yang didesain ramah lingkungan ini. Keuntungan yang paling kentara adalah adanya penghematan. Semisal karena bangunan ini didesain dengan pencahayaan bagus, maka ketika siang hari tidak perlu memakai penerangan lampu. Kantor Kecamatan Rungkut yang baru tersebut juga memiliki corner untuk memajang produk hasil UKM warga. “Bangunan vertikal ini juga memungkinkan kita untuk lebih banyak bergerak yang tentunya menjadi lebih sehat,” sambung wali kota.

Menurut wali kota, konsep kantor terpadu yang diterapkan dalam bangunan vertikal Kantor Kecamatan Rungkut ini juga akan diduplikasi di wilayah kecamatan lainnya. Salah satunya di Kecamatan Benowo.

Camat Rungkut, H.Syafik mengatakan, keberadaan kantor baru tersebut memotivasi dirinya dan juga jajaran kecamatan untuk bekerja lebih maksimal dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. “Karena fasilitas nya sudah lebih baik, sudah ada semua, tentunya kami akan berupaya untuk bekerja lebih baik lagi,” ujarnya. (arf)

Read More

Walikota Resmikan Sentra Wisata Kuliner Convention Hall

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di Sentra wisata kuliner yang dibangun oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, diimbau untuk tidak cepat putus asa dan mau terus belajar meningkatkan kualitas rasa makanan jualan dan memperbaiki manajemen usahanya. Harapannya, sentra PKL yang telah dibangun Pemkot, bisa menjadi jujugan bagi masyarakat dikarenakan kualitas jualan nya.

Imbauan tersebut disampaikan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini ketika meresmikan sentra PKL Convention Hall di Jalan Arif Rahman Hakim, Surabaya, Rabu (4/1/2017). Hadir dalam peresmian sentra PKL tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Eko Haryanto, Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Herlina Harsono Njoto dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Surabaya.

“Di awal jualan mungkin sepi, tapi jangan langsung putus asa. Saya harap panjenengan mau terus belajar dan juga menjaga kebersihan sentra PKL ini. Apalagi, air nya juga bagus. Sehingga ke depannya, sentra PKL ini bisa menjadi jujugan bagi warga eonomi menengah ke atas,” ujar wali kota dalam sambutannya.

Menurut wali kota, sebelum menempati Sentra PKL Convention Hall tersebut, dulu ada banyak PKL yang berjualan di Jalan Klampis Jaya dan Jalan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo. Ironisnya, beberapa PKL tersebut memanfaatkan lahan saluran air. Imbasnya, ketika musim penghujan, kawasan tersebut sering banjir dikarenakan fungsi saluran yang tidak maksimal. Kini, setelah menempati sentra PKL tersebut, selain mengembalikan fungsi saluran, para pedagang juga bisa mendapat banyak keuntungan.

Salah satunya, pedagang kini bisa berjualan lebih tenang tanpa khawatir dirazia oleh personel Satpol PP dikarenakan berjualan di lahan yang tidak seharusnya. Bahkan, bila mau, pedagang bisa berjualan selama 24 jam. “Bapak ibu bisa berjualan 24 jam dan nggak perlu takut diusir Satpol PP. Kenapa 24 jam? Karena banyak warga Surabaya yang life time nya itu sampai 24 jam. Itulah kenapa Taman Bungkul bisa ramai selama 24 jam,” jelas wali kota.

Keuntungan lainnya, pedagang akan mendapatkan pelatihan untuk mengolah rasa makanan juga pelatihan dari desain produk. Pemkot melalui Dinas Kesehatan juga akan rutin mengontrol kesehatan makanan sehingga warga yang datang ke sentra PKL tersebut, tidak perlu khawatir makanannya mengandung zat pewarna makanan ataupun pewarna tekstil. Apalagi, pedagang juga tidak dibebanikewajiban membayar pajak untuk sekian tahun. “Pedangan hanya perlu membayar biaya sewa retribusi. Dan itu murah sekali,” imbuh wali kota.

Yang menarik dari Sentra Wisata Kuliner Convention Hall ini tidak hanya menjajakan beragam makanan dan minuman. Tetapi juga ada stan khusus memasarkan handycraft hasil kerajinan warga. Total ada 46 buah rombomng, 46 unit meja dan kursi serta delapan tempat sampah. Juga ada kamar mandi dan toilet yang bersih. Selain PKL Convention Hall Jalan Arif Rahman Hakim, wali kota juga meresmikan Sentra PKL di Kapas Krampung. Dan itu semakin menambah banyak daftar sentra PKL yang telah dibangun oleh Pemkot Surabaya.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya, Eko Haryanto menambahkan, selain memberikan pelatihan kepada para pedagang kaki lima yang mengisi sentra PKL, kemajuan sentra PKL juga didukung adanya mantri ekonomi. Mereka adalah masyarakat yang punya komitmen untuk memajukan sentra PKL. Eko mengatakan, untuk saat ini sudah ada 60 mantri ekonomi yang setiap orang bisa memegang dua sentra PKL.

“Mantri ekonomi itu yang nanti mengontrol capaian omzet nya di sini, juga bagaimana manajemen pengelolaan dan bagaimana mengembangkan produknya. Dia yang melaporkan secara rutin ke koordinator yang kemudian melapor ke kami. Dari situ kamu bisa mengevaluasi, semisal di sentra A ada yang kurang bagus itu kenapa sehingga bisa kami carikan solusi,” ujar Eko Haryanto.(arf)

Read More

Jabat Sekdispotmar, Kolonel Laut (P) Isbandi Andrianto Pamitan Anggota Lantamal V

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Mendapat pos jabatan baru sebegai Sekretaris Dinas Potensi Maritim (Dispotmar) Mabesal, Wakil Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Wadan Lantamal) V Kolonel Laut (P) Isbandi Andrianto, S.E.,M.M. pamitan kepda seluruh anggota Lantamal V dalam Apel Khusus yang digelar di Lapangan Yos Sudarso, Mako Lantamal V, Surabaya, Rabu (4/12).

Isbandi –sapaan akrab Wadan Lantamal V ini- daam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama dan dukungan penuh seluruh personel lantamal V selama ia menjabat sebagai Wadan Lantamal V.

“Terimakasih atas dukungannya, dan hari ini saya akan melaksankan serah terima jabatan Wadan Lantamal V kepda Danlantamal V, saya mohon diri untuk menempati posisi sebagai  Sekdispotmar Mabesal, dan saya secara pribadi hohon maaf bila ada kata dan tindakan yang tidak berkenen,” terangnya.

Menurutnya,  Apel Khusus ini terasa istimewa karena merupakan kesempatan untuk bertatap muka secara langsung dengan seluruh anggota Lantamal V. Dipenghujung masa jabatannya tersebut,  Ia menyampaikan beberapa arahan dan pesan kepada seluruh anggota Lantamal V untuk dipahami dan dipedomani.

Upaya-upaya peningkatan dan pembenahan untuk keberhasilan pelaksanaan tugas terus kita lakukan demi kemajuan TNI Angkatan Laut khususnya Lantamal V. Tugas sebagai Wadan Lantamal V sangat besar dan penuh tantangan, tugas tersebut mustahil dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan dari seluruh anggota Lantamal V yang memiliki loyalitas, dedikasi, semangat kerja yang tinggi.

Selain itu,  kekompakan dan kerja keras haruslah tetap dipelihara dan ditingkatkan agar Lantamal V selalu siap dan mampu melaksanakan setiap tugas yang dibebankan oleh pemimpin TNI AL.

Seiring dengan perkembangan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan kecendrungan terjadinya perubahan dengan cepat lanjutnya,  mengakibatkan tantangan tugas Lantamal V kedepan akan semakin komplek. Tentunya akan berpengaruh terhadap program pembangunan, pembinaan dan penggunaan kekuatan serta memunculkan berbagai kendala yang harus diatas dalam mewujudkan Lantamal V sebagai komponen kekuatan yang handal.

"Ciptakan situasi kerja yang kondusif dengan menjalin komunikasi, interaksi antara atasan dan bawahan serta jaga serta pertahankan situasi keamanan yang sudah kondusif  dengan tetap menjalin koordinasi dan kerjasama dengan aparat terkait demi terciptanya stabilitas Lantamal V dan jajarannya," pungkasnya.

Hadir dalam apel khusus tersebut para Asisten Danlantamal V, Danpomal Lantamal V, Kafasharkan, para Komadan lanal dan para kepala dinas dijajaran Lantamal V lainnya. (arf)

Read More

Jabatan Wakil Komandan Lantamal V Diserahterimakan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Jabatan Wakil Komandan Pangkalan Utama TNI AL V (Wadan Lantamal V) diserahterimakan Kolonel laut (P) Isbandi Andrianto, S.E., M.M. kepada Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) V Laksamana Pertama TNI Edi Sucipto S.E. di Serambi Gedung Yos Sudarso Mako Lantamal V, Surabaya, Rabu (4/1).

Kolonel Laut (P) Isbandi Andrianto, S. E., M. M., menyerahkan tugas dan tanggung jawab jabatan Wadan Lantamal V, dikarenakan mendapat tugas dan jabatan baru sebagai Sekretaris Dinas Potensi Maritim (Sekdispotmar) Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal).

Hadir dalam kegiatan tersebut para Asisten Danlantamal V, Danpomal lantamal V, Kafasharkan Lantamal V, para Komandan Pangkalan dan para Kepala dinas dijajaran Lantamal V lainnya.

Komandan Lantamal V dalam amanatnya mengatakan bahwa serah terima jabatan dijajaran TNI/TNI AL merupakan hal yang alamiah dalam suatu organisasi modern sebagai bentuk regenerasi kepemimpinan sesuai kebutuhan organnisasi.

  Sertijab ini dilaksanakan, mengingat Kolonel Laut (P) Isbandi Andrianto harus segera menempati pos jabatan  barunya sebagai Sekdispotmar Mabesal, walaupun penggantinya belum ada. Menurutnya, posisi Wadan lantamal V merupakan jabatan strategis yang membantu Danlantamal V dalam menyelesaikan tugas dan fungsinya.

Tugas dan tantangan tugas kedepan semankin komplek dan tidak ringan. Untuk menyikapai situasi dan perkembangan lingkungan sekarang ini, maka diperlukan organisasi yang mampu merespon dan mengantisipasi setiap perkembangan situasi dan lingkungan strategis, kondisi yang demikian mutlak memerlukan pengawak organisasi yang lengkap.

Wadan Lantamal V sebagai unsur pimpinan memiliki tugas membantu Komandan Lantamal V dalam mengkoordinasikan dan mensinergikan seluruh tingkat unsur organisasi Lantamal V guna terlaksananya tugas-tugas Lantamal V secara efektif dan optimal.

Pada kesempatan tersebut, Danlantamal V menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Kolonel Laut (P) Isbandi Andrianto, S. E., M. M. atas pengabdian dan prestasi yang telah diberikan selama melaksanakan tugas di Lantamal V, Ia berharap semoga diposisi yang baru nanti dapat lebih sukses lagi. (arf)

Read More

Wakil Ketua Korcab V DJAT Diserahterimakan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Jabatan Wakil Ketua Korcab V Daerah Jalasenastri Armada Timur (DJAT) diserahterimakan dari Ny. Ninin Isbandi Andrianto kepada Ketua  Korcab V Daerah Jalasenastri Armada Timur (DJAT) Ny. Edi Sujipto pada acara pemberhentian dari jabatan Wakil Ketua Korcab V Daerah Jalasenastri Armada Timur (DJAT), yang dihelat di ruang pertemuan Gedung Malahayati, Korcab V, Mako Lantamal V, Surabaya, Rabu (4/1).

Hadir dalam acara yang dihadiri seluruh pengurus Korcab V, para Ketua Cabang dijajaran Korcab V DJAT ini,  Ketua Korcab V DJAT dalam sambutannya mengatakan bahwa pemberhentian dari jabatan Wakil Ketua Korcab V dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari serah terima jabatan Wakil Komandan Lantamal V, yang juga dilaksanakan pada hari ini di Ruang Loby Yos Sudarso, Mako Lantamal V.

Pelimpahan tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan merupakan amanah dan kepercayaan yang sudah tentu mengandung konsekuensi yang harus dipertanggung jawabkan disisi lain, hal tersebut juga merupakan dinamika dalam rangka pembinaan organisasi serta dapat menambah wawasan dan pengalaman tugas.

“Sebagai istri Prajurit TNI, kita harus senantiasa siap sedia untuk mendukung tugas dan tanggung jawab suami, bila kita renungkan semakin tinggi pangkat dan jabatan suami maka semakin berat pula beban tanggung jawabnya,” terang Herni –sapaan akrab Istri Danlantamal V Laksamana Pertama TNI Edi Sucipto, S.E.M.M. ini.

Menurutnya, dengan adanya pengaruh kemajuan zaman yang berdampak pada peradapan di zaman modern seperti sekarang ini, hendaklah kita harus bisa mawas diri. Dengan membiasakan berpola pikir bisa menjadi istri yang mampu membantu meringankan beban suami kita dalam menghadapi tugas dan tanggung jawab.

Selain itu lanjutnya, serah terima jabatan maupun pergantian jabatan dilingkup organisasi Jalasenastri, khususnya Korcab V DJAT, Lantamal V merupakan bagian dari upaya peningkatan kinerja organisasi untuk lebih mampu mengimplementasikan tugas, peran dan fungsinya secara optimal sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas-tugas kedepan.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Korcab V DJAT memberikan cinderamata sebagai tanda kenangan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ny. Ninin Isbandi Andrianto atas dharma bakti dan pengabdian yang tulus mereka dalam memimpin dan memajukan Korcab V DJAT. (arf)

Read More

Pansus Tetap Ngotot Ubah Perwali 38/2016

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Legislatif tetap berkeinginan melakukan pengubahan klausul syarat pengurus Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang terdapat di Perwali 38/2016. Klausul yang dimaksud adalah larangan anggota Partai Politik(Parpol) menjadi pengurus RT/RW.

“Kami mengusulkan klausul syarat pengurus RT/RW yang melarang anggota Parpol itu diubah menjadi pengurus Parpol. Dengan diubah menjadi pengurus parpol maka justru pantauan dan evaluasinya bakal lebih signifikan mengingat data pengurus Parpol pasti bisa diakses di masing-masing Parpol,” ujar anggota Pansus Organisasi RT/RW, Adi Surtarwijono, Selasa (3/1).

Menurut Adi, validasi data pengurus Parpol akan lebih mudah jika dibandingkan data anggota parpol ketika dilakukan proses pemilihan pengurus RT/RW. Pihak panitia pemilighan RT/RW , lanjutnya, tinggal meminta pada pengurus partai yang bersangkutan untuk memastikan status politik calon pengurus.

“Data pengurus Partai dari atas sampai bawah itu terdata resmi di partai. Tinggal minta ke pengurus partai setempat. Kalau masih menggunakan klausul anggota, justru panitia akan kesulitan . masak harus ngobok-obok dompet orang, kan gak bagus,” ujar Adi.

Berbagai daerah, lanjut anggota Komisi A dari FPDIP ini, sudah banyak yang mensiasati aturan Permendagri 5/2007 yang dijadikan dasar Pemkot Surabaya melarang anggota Parpol untuk menjadi pengurus RT/RW dalam Perwali 38/2016.

Perda RT/ RW Provinsi DKI Jakarta, lanjut Adi , sudah menggunakan klausul pengurus Parpol sebagai pensiasatan , sementara Perda serupa di kota Bekasi malah tidak mencantumkan syarat terkait partai politik.

“Bisa disiasati, karena di Permendagrinya hanya menyebut bukan dari Partai Politik. Implementasinya tergantung arah kebijakan yang diambil masing-masing daerah,” tegasnya.

Terakit sudah terlanjurnya aturan organisasi RT/RW diundangkan dalam bentuk Perwali, Adi menyebut bisa diubah dengan menyesuaikan pada Perda yang akan ditetqapkan. “Kalau Perdanya sudah jadi, Perwali tinggal menyesuaikan saja,” terangnya. (arf)

Read More

Brigjen TNI Agus Suhardi Duduki Kursi Kasdam V/Brawijaya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Rotasi Pejabat di setiap instansi merupakan suatu hal yang sangat wajar. Meskipun banyak pertimbangan yang harus dilalui, hal itu sangat wajib untuk dilaksanakan guna mengembangkan Profesionalisme Keprajuritan dan kualitas Kepemimpinan.

Seperti kegiatan yang berlangsung saat ini, Rabu, 4 Januari 2017 pagi di Gedung Balai Prajurit Makodam V/Brawijaya, Kepala Staf Kodam (Kasdam) V/Brawijaya yang sebelumnya dijabat oleh Brigjen TNI Rahmat Pribadi, secara resmi diserahkan kepada Brigjen TNI Agus Suhardi.

Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI I Made Sukadana dalam amanat yang dibacakannya menjelaskan, Pejabat baru tidak hanya berupaya meningkatkan kualitas diri dan meraih jenjang karier. Namun, Pejabat baru diharapkan mampu mengemban tanggung jawab sesuai tupoksinya.

“Kedepan tantangan yang akan kita hadapi sangat  kompleks,  seperti  berkaitan dengan peningkatan profesionalisme, disiplin anggota, serta persoalan terkait Binsat satuan jajaran Kodam V/Brawijaya,” kata orang nomor satu di Makodam V/Brawijaya itu.

Selain itu, tegas Pangdam,  Sertijab seorang Perwira tidak hanya terkait dengan proses pembinaan personel dan satuan. Namun, hal itu berkaitan dengan pembinaan personel dan satuan sesua kebutuhan organisasi. “Sertijab juga terkait dengan penilaian positif pemimpin terhadap kinerja dan kualitas dari seorang Perwira,” tegasnya.

Perlu diketahui, seusai mengemban tugas sebagai Kasdam V/Brawijaya, Brigjen TNI Rahmat Pribadi rencananya akan berpindah tugas dan menjabat sebagai Staf Ahli KASAD. Sedangkan Brigjen TNI Agus Suhardi, sebelumnya merupakan Jenderal bintang satu yang menjabat sebagai Kepala Staf Divisi Infanteri (Kasdivi) 1/Kostrad. (arf)

Read More

Prajurit Korem 081 Mantabkan Latihan Yongmoodo

KABARPROGRESIF.COM : (Madiun) Bertempat di halaman  Makorem dengan semangat personil melaksanakan latihan Yongmoodo yang di pimpin serda Rendra Bajasrem,Latihan kali ini lanjutan materi yang sudah diberikan sehingga tahapan latihan bertahap,bertingkat dan berlanjut bisa terlaksana dengan baik,sebanyak 70 orang dalam latihan tersebut terlihat antusias karena dengan  memiliki fisik yang tangguh,pandai beladiri merupakan beberapa karakteristik yang wajib dimiliki oleh setiap prajurit TNI AD. Selain itu, menjadi sebuah keharusan bagi seorang TNI memiliki kemampuan beladiri yang mumpuni untuk menghadapi segala situasi dan kondisi yang terkadang tidak dapat diprediksi oleh seorang prajurit.Ungkap Kajasrem kapten Inf Asnan.

Saat ini latihan beladiri yang wajib dikuasai oleh seorang prajurit TNI AD adalah beladiri yongmoodo. Yongmoodo merupakan seni bela diri yang berasal dari Korea. Latihan Yongmoodo dirasa tepat untuk membentuk para prajurit sebab bela diri ini merupakan kesatuan dari berbagai seni bela diri, dengan memadukan berbagai gerakan dari berbagai bela diri, seperti bela diri Taekwondo, Hapkido, Boxing, Judo dan Hon Sin Sul. Untuk itu, bela diri ini merupakan seni bela diri yang sangat tepat, sebab mencakup berbagai jurus, gaya maupun teknik dari berbagai macam bela diri.

Seni Bela diri yang menggunakan tangan kosong ini sudah menjadi bela diri wajib di tubuh TNI Angkatan Darat mulai dari tahun 2008. Ilmu bela diri yongmoodo untuk pertama kali diperkenalkan pada saat perayaan HUT TNI pada tahun 2008 silam.

Beladiri Yongmoodo sendiri sudah mendapat pengakuan global, bahwa seni bela diri tersebut sangat efektif untuk mengahadapi agresi lawan dari segi manapun, Spesifiknya adalah olahraga gabungan dari beladiri perkelahian jarak dekat. Dengan dominasi terhadap seni bela diri ini, akan menjadikan prajurit lebih berkualitas dari segi kemampuan menghadapi lawan. Beladiri Yongmoodo akan dikembangkan ke seluruh Indonesia yang diharapkan dapat mewujudkan sifat maupun watak patriotisme. Seni beladiri Yongmoodo sendiri mengandalkan ketepatan, kecepatan dan kekuatan dalam duel jarak dekat. (arf)

Read More

Ransel Apung Serbaguna Produksi Sritex Diminati TNI

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) PT Sri Rejeki Isman Textile (Sritex) Tbk akan memproduksi Floating Backpack atau ransel apung. Menurut rencana, ransel apung serba guna tersebut akan digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Perusahaan tekstil terbesar Asia Tenggara pemasok seragam militer di 32 negara tersebut, akan memulai produksi ransel apung pada 2017 ini.

Presiden Direktur PT Sritex, Iwan Setiawan Lukminto mengaku ide pembuatan tas ransel apung muncul dari hasil perbincangan dengan para anggota TNI yang sering menjalankan misi di berbagai wilayah.

"Dari hasil sharing kami dengan para anggota TNI yang sering bertugas di negara lain, muncul ide ini. Kebutuhan ransel apung untuk para anggota garda terdepan NKRI ini ternyata bisa membantu tugas TNI. Selain mempertimbangkan cost produksi, kita juga melihat fungsi produknya juga," ujar Iwan kepada wartawan, Selasa (3/1).

Untuk ide tersebut, Iwan mengaku sudah melakukan riset selama hampir satu tahun. Dan akhirnya desain dan detail produk siap diproduksi pada tahun ini yang akan diperuntukkan bagi TNI terlebih dahulu.

Iwan menjelaskan, ransel apung yang akan diproduksi tersebut nantinya bisa berfungsi untuk meringankan beban bawaan tentara dan juga untuk melindungi peralatan elektronik.

"Ransel apung yang akan kita produksi mempunyai multi fungsi, bisa menjadi 'life guard' saat di air dan juga bisa menjadi tempat menyimpan perlengkapan elektronik dengan lebih aman. Bahannya kuat dan ringan, sehingga tidak mengganggu akselerasi dari tentara," jelasnya. (arf)

Read More

Armudji Berharap, 2017, Kota Surabaya Harus Lebih Baik Lagi

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sebanyak 1559 pejabat yang dilantik oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, pada Jum'at(30/12/2016) lalu, akan menempati posisi baru, usai libur Tahun Baru 2017, Selasa(3/1/2017) lusa besok.

Ketua DPRD kota Surabaya, Ir. Armudji menyatakan, rotasi pejabat dilingkungan Pemkot Surabaya ini, diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Surabaya.

" Kita tingkatkan lagi yang sudah baik, kita perbaiki yang masih kurang. Dengan formasi baru pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya, saya berpesan di tahun 2017 kualitas layanan publik yang ada di Surabaya harus meningkat dibanding tahun 2016," kata Armuji, yang juga Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Timur ini, Sabtu,(31/12/2016) kemarin.

Armudji mengingatkan, sejatinya tugas pokok Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah untuk melayani masyarakat.

"Seperti misal, untuk Kepala Dinas Koperasi yang baru harus mampu menghidupkan kembali sentra PKL - sentra PKL yang telah dibangun oleh Pemkot Surabaya. Sekarang ini kan masih banyak yang mati suri," ungkap Armuji.

Selain itu menurut Armuji, persoalan penataan toko swalayan dan persoalan cagar budaya, juga harus menjadi agenda prioritas yang harus diselesaikan oleh kepala dinas yang baru.

"Yaitu, Kepala Disperindagin dan Kepala Disbudpar, yang baru, " tambahnya.

Sedangkan untuk pelayanan publik di tingkat kecamatan dan kelurahan, cukup banyak hal yang perlu dibenahi. Mengingat kecamatan dan kelurahan merupakan ujung tombak layanan kepada masyarakat. Terlebih hal ini, sempat menjadi temuan ombudsmen pada beberapa tahun yang lalu.

"Masih cukup banyak keluhan masyarakat yang masuk ke dprd, seperti baru-baru ini persoalan tentang Surat Keterangan Tidak Mampu atau SKTM, " terang Armuji.

Namun Armuji juga menyampaikan, bahwa sudah cukup banyak inovasi layanan publik yang telah  dilakukan oleh Pemkot Surabaya. Diantaranya pelayanan publik yang berbasis online, seperti aplikasi online

"Surabaya Single Window" atau SSW. Sistem ini telah menjadi rujukan secara nasional.  

"Intinya yang masih kurang kita benahi, yang sudah bagus harus ditingkatkan lagi. Harapannya tahun 2017, Kota Surabaya harus menjadi lebih baik lagi," pungkas Armuji.( arf)

Read More

Jelang Pergantian Tahun Lanal Denpasar Gelar Patroli Laut

KABARPROGRESIF.COM : (Denpasar) Tidak ingin kecolongan, sekaligus sebagai upaya cegah tangkal dan deteksi dini serta mewaspadai pergerakan aksi para teroris yang ingin menyusup ke Bali lewat jalur laut, jajaran Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Denpasar, Lantamal V menggelar operasi mandiri dan secara rutin melakukan patroli laut keliling Bali jelang pergantian tahun, Minggu (31/12).

Peningkatan frekwensi pengintaian dan patroli di sekeliling perairan Pulau Bali ini, diakui Komandan Lanal Denpasar Kolonel Laut (P) GB Oka Tapayasa sebagai upaya cegah dini dan memberikan rasa aman terhadap masyarakat Bali dan wisatawan yang berkunjung ke Bali yang nanti malam akan merayakan pergantian tahun di Pulau Dewata ini.

 “Mulai tanggal 30 Desember 2016 hingga lima hari kedepan, sampai 3 Januari 2017, kami mengerahkan sejumlah personel untuk lebih mengintensifkan lagi pola patroli dan pengamanan di laut di sekeliling wilayah Bali. Saat ini kami memiliki 8 Posal (Pos TNI Angkatan Laut) yang tersebar di sejumlah wilayah di Bali,” tegas GB Oka –sapaan akrab  Danlanal Denpasar ini.

Selain itu Danlanal juga menjelaskan, kedelapan Posal tersebut masing-masing Posal Nusa Penida (Klungkung), Posal Gilimanuk dan Posal Pengambengan (Jembrana), Posal Celukan bawang dan Posal Sangsit (Buleleng), Posal Candidasa (Karangasem), Posal Kedonganan (Badung), dan Posal Pulau Serangan (Denpasar).

Selain disiagakan prajurit pilihan yang tangguh, di masing-masing Posal juga dilengkapi 1 unit rubber boat. Secara keseluruhan untuk mendukung kelancaran operasional di laut, saat ini Lanal Denpasar memiliki beberapa unit rubber boat, serta masing-masing 1 unit catamaran, combat boat, KAL Tanjung Pandangan, KAL Badung, dan sea rider yang standby di Pelabuhan Benoa dan siap digerakkan ke lokasi sasaran jika sewaktu-waktu diperintahkan.

Sambil memperlihatkan keberadaan masing-masing Posal melalui Peta yang terpampang di ruangan kerjanya, Kolonel Oka juga menyadari bahwa keberadaan Pulau Bali sebagai salah satu destinasi pariwisata unggulan bagi para wisatawan domistik maupun mancanegara, sekaligus barometer keamanan di Indonesia. Meski belum ada bantuan dari pemerintah daerah, namun dengan segala kemampuan yang ada dan secara mandiri jajaran Lanal Denpasar siap mengamankan wilayah perairan dan laut yang mengelilingi Pulau Bali.

“Kami yakin jika wilayah laut dan perairan di Bali aman dan kondusif, maka para nelayan pun dapat melakukan aktivitasnya dengan nyaman. Hal ini juga bisa meningkatkan perekonomian di Bali, sehingga masyarakat dapat hidup sejahtera,” harap Danlanal Denpasar.

Gelar patroli laut tersebut juga dimaksudkan untuk menekan sekecil mungkin terjadinya berbagai tindak kejahatan di laut seperti, illegal fishing, illegal loging, penyelundupan Narkoba, dan sebagainya. “Sambil menunggu masukan, dukungan, dan keterlibatan dari berbagai pihak terkait, kedepan kami berencana untuk membangun Posal di wilayah Kabupaten Tabanan,” ujar Oka, seraya mengimbau kepada seluruh prajurit Lanal Denpasar untuk selalu siaga dan waspada jelang dan pasca pergantian tahun kali ini.

Karena sesuai Undang-undang Dasar 1945 Bab XII pasal 30 tentang pertahanan dan keamanan negara bahwa TNI dan Polri memiliki tugas dan wewenang dalam mempertahankan, melindungi keutuhan dan kedaulatan negara serta mengayomi, melayani masyarakat juga penegakan hukum.

Meski TNI dan Polri berbeda dalam struktur organisasi namun dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing keduanya bekerjasama dan saling mendukung dalam suatu “Sistem Pertahanan dan keamanan rakyat semesta”. (arf)

Read More

Danlanal Denpasar Dampingi Menko Maritim Tinjau Pelabuhan Benoa Bali

KABARPROGRESIF.COM : (Denpasar) Komandan Pangkalan TNI AL (Lanal) Denpasar, Lantamal V, Kolonel Laut (P) GB. Oka mendampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Panjaitan melaksanakan kunjungan kerja berupa peninjauan fasilitas Pelabuhan Benoa, Bali, kemarin.

Rombongan Menko Maritim disambut langsung oleh GM Pelindo III Benoa Capt. Ali Sodikin. Menko Kemaritim berencana untuk memantau secara langsung perluasan pembangunan Pelabuhan Benoa, yaitu untuk meninjau kesiapan infrastruktur dalam melayani kapal pesiar yakni di Dermaga Timur dan Benoa Cruise.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) meminta proyek perluasan Pelabuhan Benoa, Bali, segera dilanjutkan demi kepentingan negara. "Saya berharap ke depan proyek itu dilanjutkan, sebab dari perizinan sudah tidak masalah, termasuk juga analisa dampak lingkungan (amdal) sudah ada," kata Menteri Luhut Penjaitan di sela kunjungan kerja di Pelabuhan Benoa, Bali, Jumat.

Ia mengatakan secara adminstrasi dan perizinan untuk perluasan Pelabuhan Benoa sudah terpenuhi,dan berharap kepada pemerintah daerah dan DPRD Kota Denpasar mempercepat proses perizinannya. "Semua pembangunan ini adalah untuk kepentingan kita bersama, dan tidak ada alasan lagi untuk tidak memproses perizinannya, karena secara administrasi sudah melalui proses dan semua sudah ada," ucapnya.

 Luhut Penjaitan lebih lanjut mengatakan pihaknya untuk mempercepat proses pembangunan tersebut siap bertemu dengan pemerintah daerah, termasuk juga DPRD setempat. Oleh karena itu, kata dia, proyek perluasan tersebut sudah bisa dimulai kembali awal Januari 2017. Sehingga target sesuai dengan perencanaan bisa terwujud tepat waktu.

Pada acara kunjungan kerja Menko Maritim, juga didampingi pejabat pemerintah provinsi maupun kota, antara lain Sekretaris Daerah Kota Denpasar Anak Agung Rai Iswara, Dinas Perhubungan Kota Denpasar Gede Astika dan lainnya.

Sebelumnya, Kepala Seksi Hukum dan Sertifikasi Kantor Syahbandar Pelabuhan Benoa I Wayan Suarta mengatakan peluang perluasan pelabuhan masih terbuka. Saat ini di beberapa titik sudah dikeruk hingga standar kedalaman 12 meter. Begitu juga pengajuan permintaan rekomendasi perluasan Pelabuhan Benoa kepada Pemerintah Kota Denpasar diajukan sejak 2011 oleh Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan Benoa. Namun, hingga kini jawaban rekomendasi belum ada dengan alasan masih perlu kajian. Pada 2020, rencana pengembangan kawasan pelabuhan itu diharapkan sudah terealisasi sehingga mampu menjadi salah satu pelabuhan induk di Indonesia timur.

Rencana pengembangan induk itu meliputi perluasan areal pelabuhan sebanyak 52 hektare (ha), dari lahan yang ada saat ini 100 ha. Dalam upaya menunjang pariwisata, di dalam pelabuhan ini akan dibangun zonasi untuk kapal pesiar, domestik, marina, pelabuhan ikan dan peti kemas. (arf)

Read More

Pejabat Eselon II Madiun Resmi Dilantik

KABARPROGRESIF.COM : (Madiun) Bertempat di Alun-alun Mejayan  Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos berkenan melantik dan mengambil sumpah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Adinistrator dan Pengawas di Kabupaten Madiun dengan disaksikan oleh Wakil Bupati Madiun, Anggota Forpimda, Ketua DPRD, Ketua Komisi A DPRD Kab. Madiu.

Mereka yang dilantik dan diambil sumpah terdiri Jabatan Pimpinan Tinggi Prama setara Eselon II.A sebanyak 1 orang, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon II. B sebanyak 26 orang, Jabatan Administrator setara eselon III. A sebanyak 59 orang, Jabatan Administrator setara Eselon III.B sebanyak 105 orang dan Jabatan Pengawas setara Eselon IV.A dan IV.B sebanyak 536 orang.  Total Pejabat yang dilantik sebanyak 727 orang. 

Mereka yang dilantik sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama antara lain Ir. Tontro Pahlawanto sebagai Sekretaris daerah, Agrim Kurnia, S.Sos sebagai Asisten Administrasi Pemerintahan, Drs. Suyadi, M.Si sebagai Asisten Adm. Perekonomian dan Pembangunan, drg. Farid Dimyati sebagai Asisten Adm. Umum, Drs. Suhardi, MM sebagai sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Drs. Sawung Rehtomo, M.Si sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan, Mohamad Hadi Sutikno, S.Sos, M.Si sebagai Sekretaris DPRD, Drs. Basito, M.Si sebagai Inspektur, dr. Soelistyo Widyantono, MM sebagai Ka. Dinkes, Drs. Barono sebagai Kadin Komunikasi dan Informatika, Ir. Arnowo Widjaja, MM sebagai Kadin PU dan Penataan Ruang, Joko Lelono, AP sebagai Kadin Pemdes, Sodik Hery Purnomo, S.Si sebagai Kadin Dikbud, Kurnia Aminulloh, SH sebagai Kadin Perhubungan, Moch. Najib, SP, MM sebagai Kadin Pertanian dan Perikanan, RM. Hekso Setyo Rahardjo, ST sebagai Kadin Perumahan dan Kawasan Permukiman, Drs. Sugiharto sebagai Kadin Sosial, ir. Wijanto Djoko Poernamo, MM sebagai Kadin Teaga kerja, Anang Sulistiyono, S.Sos, M.Si sebagai Kadin Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, drh. Lilin Syarifah Aniesah sebagai Kadin Ketahanan Pangan, Dra. Siti Zubaidah sebagai Kadin Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Endang Setyowati, SH, MM sebagai Kepala BKD, Ir. Edy Bintardjo, MTP sebagai kepala Bappeda, Drs. Rori Priambodo, M.Si sebagai kepala BPKAD, Indra Setyawan, SE, M.Si sebagai Ka. Badan Pendapatan Daerah, Drs. Agus Budi Wahyono, M.Si sebagai Ka. Bakesbangpol dari dan Drs. Pudji Wahyu Widodo sebagai Kadispenduk dan Capil.

Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos dalam sambutannya antara lain mengatakan, bahwa sesuai PP No. 18b tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka  pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007 harus disesuaikan kembali dengan penataan ulang nomenklatur, uraian tugas pokok dan fungsi, sekaligus penempatan atau pengisisn Pejabatnya. Sehubungan dengan hal itu maka Pemkab. Madiun melakukan seluruh rangkaian dan mekanisme pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 tentang organisasi Perangkat Daerah yang konsepsi pembentukkannya didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, Rentang Kendali, Tata kerja yag jelas, Flisibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan derah, dan intesitas urusan pemerintahan dan potensi daerah.

Dikatakan pula, bahwa pelantikan Pejabat merupakan proses final dari mekanisme penataan organisasi perangkat daearah yang baru dan tentu saja dalam penempatan dan penataan para pejabatnya tetap disesuaikan dengan pola manajemen Aparatus Sipil Negara berdasarkan Undang Undang  No. 5 Tahun 2014, bahwa Aparatur Sipil Negara adalah sebuah bentuk profesi yang diperlukan adanya asas nilai dasar, kode etik dank ode perilaku serta pengembangan kompetensi yang semuanya bertujuan untuk menghasilkan Pegawai yang Profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 

Pengembangan karier Pegawai tidak hanya untuk kepentingan pegawai yang bersangkutan, tetapi untuk melakukan pembenahan dan pemantapan organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan umum, dengan menggunakan parameter utama yaitu pertimbangan kapasitas, kompetensi, integritas, loyalitas, moralitas, pendidikan dan pelatihan serta nilai pengabdian dan komitmen terhadap tugas dan tanggungjawab kepada Negara.

Mengakhiri sambutannya Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos berharap agar seluruh Pejabat yang baru dilantik untuk menyamakan persepsi dan pemahaman, bahwa jabatan ini amanah, karena pada hakekatnya setiap PNS sejak diangkat menjadi CPNS telah menandatangani kesanggupan untuk siap ditempatkan dimana saja. Jalankan tugas dengan sebaik-baiknya dengan semangat pengabdian dan keikhlasan serta selalu mengharap ridlo Alloh, SWT. Segera menyesuaikan diri , menempati tugas baru serta segera melakukan rapat koordinasi dengan seluruh jajaran yang ada untuk mengawali tugas di tahun 2017. Selanjutnya dalam waktu enam bulan kedepan  akan diadakan evaluasi kerja dan bila diperlukan akan diadakan penataan ulang.  Sedangkan  adanya SKPD yang belum terisi sementara ini akan diisi oleh Plt. Dan akan segera dibentuk pansel untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. (arf)

Read More