Pemprov DKI Targetkan 24 Ribu CCTV Terintegrasi di 2027
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkuat sistem keamanan dan pelayanan publik melalui integrasi masif jaringan Closed Circuit Television (CCTV) di seluruh penjuru kota.
Langkah ini untuk mentransformasikan Ibu Kota menuju jajaran top 50 global city.
“Saya yakin ini pasti akan memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat yang ada di Jakarta,” kata Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Pramono Anung, di Balai Agung, Balaikota DKI Jakarta, Senin 18 Mei 2026.
Diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan kesepakatan dengan Polda Metro Jaya terkait menambah unsur keamanan berbagai titik di Jakarta.
Langkah strategis ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemprov DKI Jakarta dengan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) terkait Optimalisasi Pemanfaatan CCTV dalam rangka Menjaga Keamanan dan Ketertiban Umum di Balairung, Balai Kota DKI Jakarta.
"Jakarta menghadapi dinamika yang semakin kompleks, sehingga membutuhkan kemampuan respon cepat terhadap tantangan keamanan, mobilitas, kebencanaan, serta pelayanan publik," jelas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin, di Balai Agung, Balaikota DKI Jakarta, Senin 18 Mei 2026.
Budi menyatakan, transformasi Jakarta menjadi kota global menuntut tata kelola pemerintahan berbasis data serta kemampuan merespons cepat berbagai tantangan kota secara real time.
Budi tidak menampik bahwa selama ini pengelolaan kamera pengawas di Jakarta masih belum efisien karena berjalan sendiri-sendiri di setiap instansi.
"Dengan asumsi terdapat dua CCTV pada setiap gedung yang menghadap ke area publik, ditargetkan ada tambahan 16.781 CCTV baru di tahun 2027. Sehingga, potensi total CCTV yang akan terintegrasi mencapai 24.095 titik," jelas Budi.
Berdasarkan hasil verifikasi awal, Pemprov DKI mencatat ada 7.314 titik CCTV di area publik yang siap diintegrasikan. Proyek interkoneksi fase pertama ini ditargetkan rampung pada akhir tahun 2026.
Sebagai bentuk sinergi dengan aparat penegak hukum, Pemprov DKI saat ini sudah membuka akses bagi 3.362 titik CCTV untuk dapat dipantau langsung oleh Polda Metro Jaya dan Mabes Polri demi menjaga kondusivitas wilayah.
Melalui integrasi berskala besar ini, Pemprov DKI Jakarta optimistis dapat mendongkrak efektivitas pengawasan kota, memperkuat koordinasi lintas instansi, dan yang terpenting, memangkas waktu tunggu (response time) dalam memberikan pelayanan darurat kepada masyarakat. Apresiasi juga diberikan kepada pihak kepolisian atas komitmen kerja sama yang kuat demi mewujudkan ruang publik Jakarta yang lebih aman bagi masyarakat.

Komentar
Posting Komentar