Kabar Progresif

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menjalankan kebijakan penghematan energi sesuai peraturan pemerintah pusat.  Adanya kebijakan ini, Pemkot menerapkan opsi work from home (WFH) dan mengimbau aparatur sipil negara (ASN) untuk menggunakan transportasi umum atau kendaraan listrik.  Tidak hanya itu, adanya kebijakan tersebut pemkot juga melakukan lelang kendaraan operasional yang usianya sudah melebihi tujuh tahun.  Lelang tersebut telah dilakukan pada pekan kedua pada April 2026.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, rencananya kendaraan yang dilelang itu akan diganti menjadi kendaraan listrik.  Tujuannya, yakni untuk menghemat bahan bakar minyak (BBM) sekaligus menjaga kualitas lingkungan. “Makanya itu kita hari ini juga punya komitmen, 80 (unit) kendaraan juga kita lelang. Yaitu untuk kendaraan sepeda motor dan mobil yang belum terlelang,” kata Wali Kota Eri, Jum'at 16 April.2026. Wali Kota Eri menargetkan, transisi dari...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Selain Kepala Dinas ESDM Jatim Aris Mukiyono, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur juga menetapkan dua pejabat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi perizinan pertambangan dan air tanah. Mereka adalah  Kepala Bidang Pertambangan Oni Setiawan, serta Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah berinisial H. Menurut Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Wagiyo penetapan tersangka merupakan tindak lanjut dari penyelidikan yang dilakukan secara tertutup sejak adanya laporan masyarakat. "Perkara ini berawal dari pengaduan para pemohon izin. Setelah kami lakukan penyelidikan dan ditemukan bukti permulaan yang cukup, perkara ditingkatkan ke penyidikan sejak 14 April,” kata Wagiyo, Jum'at 17 April 2026. Wagiyo menjelaskan, modus yang digunakan dua tersangka ini sama persis seperti juga dilakukan oleh Kadis ESDM Aris Mukiyono. Yakni dengan memperlambat proses penerbitan izin yang seharusnya dilakuka...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperkuat implementasi Program Kampung Pancasila dengan menempatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pendamping di setiap Rukun Warga (RW).  Pendampingan ASN ini akan disesuaikan dengan jumlah penduduk di masing-masing wilayah. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, usai launching Program Kampung Pancasila 2026 di RW 2 Krembangan Bhakti, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Krembangan, Kamis 16 April 2026. Launching Program Kampung Pancasila tersebut juga diikuti oleh seluruh RW melalui daring. "Alhamdulillah nanti setiap RW itu ada pendamping dari ASN. Ada yang dua orang sampai tiga orang, tergantung jumlah penduduknya," kata Wali Kota Eri. Ia menjelaskan bahwa pengampu di setiap Kampung Pancasila tersebut berasal dari kepala dinas, camat, hingga kepala bidang.  Dengan skema tersebut, berbagai persoalan di tingkat RW diharapkan dapat diselesaikan secara langsung dan cepat. "Di situ nanti se...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menetapkan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur Aris Mukiyono sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait proses perizinan pertambangan dan air tanah. Penetapan tersangka merupakan tindak lanjut dari penyelidikan yang dilakukan secara tertutup sejak adanya laporan masyarakat. "Perkara ini berawal dari pengaduan para pemohon izin. Setelah kami lakukan penyelidikan dan ditemukan bukti permulaan yang cukup, perkara ditingkatkan ke penyidikan sejak 14 April,” kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Wagiyo, Jum'at 17 April 2026. Selain Aris Mukiyono, penyidik juga menetapkan dua tersangka lain, yakni OS selaku Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM Jatim dan H yang menjabat Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah. Wagiyo menjelaskan, modus yang digunakan para tersangka adalah dengan memperlambat proses penerbitan izin yang seharusnya dilakukan secara ...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, secara resmi membuka ISOPLUS Marathon 2026 di Lobby Lantai 2 Balai Kota Surabaya, Kamis 16 April 2026. Melalui ajang ini, Surabaya semakin mengukuhkan diri sebagai kota yang ramah bagi pelari, sekaligus memperkuat reputasinya sebagai destinasi sport tourism berskala nasional hingga internasional. Momentum tersebut sekaligus menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam mendukung penyelenggaraan ISOPLUS Marathon 2026 yang memasuki edisi kedua, serta mendorongnya menjadi penggerak ekonomi baru dan ikon kota. Event yang memasuki edisi kedua ini dijadwalkan berlangsung pada 4 Oktober 2026 dengan kategori lengkap, mulai dari 5K, 10K, half marathon (21K), hingga full marathon (42K), serta fun run untuk keluarga dan anak-anak.  Konsep tersebut dirancang inklusif, tidak hanya menyasar pelari profesional, tetapi juga mendorong budaya hidup sehat sejak dini di tengah masyarakat. Wali Kota Eri mengatakan, ajan...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menetapkan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Propinsi Jawa Timur Aris Mukiyono sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait proses perizinan pertambangan dan air tanah. Penetapan tersangka merupakan tindak lanjut dari penyelidikan yang dilakukan secara tertutup sejak adanya laporan masyarakat. "Perkara ini berawal dari pengaduan para pemohon izin. Setelah kami lakukan penyelidikan dan ditemukan bukti permulaan yang cukup, perkara ditingkatkan ke penyidikan sejak 14 April,” kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Wagiyo, Jum'at 17 April 2026. Selain AM, penyidik juga menetapkan dua tersangka lain, yakni OS selaku Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM Jatim dan H yang menjabat Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah. Wagiyo menjelaskan, modus yang digunakan para tersangka adalah dengan memperlambat proses penerbitan izin yang seharusnya dilakukan secara da...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Tepat pukul 19.00 WIB, dua mobil terlihat meninggalkan kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur di Jalan Tidar Nomor 123, Surabaya, Kamis, 16 April 2026. Artinya hampir lima jam sejak penggeledahan berlangsung mulai pukul 14.00 WIB. Menurut sumber, dua mobil tersebut telah mengangkut sejumlah berkas yang sudah diamankan serta beberapa pegawai Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim). Sayangnya belum ada informasi resmi dari Kejati Jatim maupun Dinas ESDM. Namun suasana dilokasi, masih dijaga oleh dua orang Polisi Militer (PM). Sejumlah awak media pun dilarang masuk ke gedung utama Dinas ESDM Provinsi Jatim. Seperti diberitakan puluhan pegawai Kejati Jatim melakukan penggeledahan di kantor Dinas ESDM Propinsi Jatim. Penggeledahan dilakukan di kantor yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral, mulai dari pertambangan, ketenagalistrikan, hingga pengawasan air tanah.  Tim penyidik terlihat menyisir sejumlah ruang...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Puluhan pegawai Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menggeledah kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur di Jalan Tidar Nomor 123, Surabaya, Kamis, 16 April 2026. Penggeledahan dilakukan di kantor yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral, mulai dari pertambangan, ketenagalistrikan, hingga pengawasan air tanah.  Tim penyidik terlihat menyisir sejumlah ruangan dan memeriksa berbagai dokumen. Kegiatan tersebut dipimpin Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Wagiyo. Penggeledahan ini dilakukan terkait dugaan praktik perizinan bermasalah setelah adanya laporan dari masyarakat. Wagiyo menyatakan pihaknya telah mengantongi bukti awal berupa permintaan uang dan aliran dana dalam proses perizinan.  “Para pemohon yang merasa dirugikan sudah melapor kepada kami. Kami memiliki bukti permintaan dan bukti transfer,” kata Wagiyo. Ia menambahkan, Kejati Jatim juga telah berkoordinasi dengan Pusat Pelapora...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menggeledah kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur di Jalan Tidar Nomor 123, Surabaya, Kamis, 16 April 2026. Penggeledahan dilakukan di kantor yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral, mulai dari pertambangan, ketenagalistrikan, hingga pengawasan air tanah.  Tim penyidik terlihat menyisir seluruh ruangan dan memeriksa berbagai dokumen. Kegiatan tersebut dipimpin Wagiyo,  Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim.  “Agendanya hari ini penggeledahan. Kami mendapat laporan dari sejumlah masyarakat, juga pengusaha di bidang pertambangan, ketenagalistrikan, serta pengawasan air tanah. Diduga ada pelanggaran dalam pelayanan maupun perizinan,” kata Wagiyo, Kamis 16 April 2026. Tim kejaksaan masuk secara serentak ke dalam gedung dan memeriksa seluruh area, mulai dari ruang resepsionis hingga ruang kerja pegawai. Sejumlah dokumen turut diperiksa dalam proses t...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya mencatat telah mengamankan 20 pelaku vandalisme selama periode Januari-April 2026.  Penindakan tersebut merupakan bagian dari patroli rutin yang digelar bersama aparat kepolisian untuk mencegah aksi corat-coret di fasilitas umum. Kepala Bidang Ketertiban Umum Satpol PP Kota Surabaya, Mudita Dhira Widaksa, menjelaskan patroli tersebut merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap malam.  Patroli dilakukan dengan menyasar titik-titik yang selama ini kerap menjadi lokasi vandalisme. "Kalau sesuai data kami di tahun 2025 itu sudah 40 orang yang kita amankan. Di tahun 2026 sampai dengan April ada 20 orang. Jadi memang rata-rata di wilayah tengah (kota) yang sering kita dapat," kata Mudita, Kamis 16 April 2026. Bahkan terbaru, Mudita menyebut, pihaknya bersama Polrestabes Surabaya mengamankan empat remaja di kawasan Viaduk Gubeng pada Minggu (12/4/2026) malam.  Keempatnya diamankan saat patroli g...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan bantuan berupa hibah untuk rehabilitasi Polsek Tegalsari yang mengalami kerusakan akibat insiden pembakaran saat aksi unjuk rasa pada akhir Agustus 2025.  Dukungan ini merupakan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan pelayanan publik, khususnya dalam bidang keamanan. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan bahwa perbaikan Polsek Tegalsari berencana dilaksanakan pada tahun 2026.  Ia menegaskan, pemberian hibah menjadi bagian dari komitmen Pemkot Surabaya dalam menjaga keberlangsungan layanan publik, khususnya di sektor keamanan. "Insyaallah kita akan membantu di tahun 2026 ini terkait dengan Polsek Tegalsari. Ketika kemarin ada musibah itu, maka kita berikan hibah untuk pembangunan," kata Wali Kota Eri, Kamis 16 April 2026. Menurut dia, keberadaan kantor kepolisian memiliki peran vital dalam menunjang kebutuhan masyarakat akan rasa aman.  Oleh karena itu, rehabilitasi Polsek Tegalsari dinila...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengambil langkah kehati-hatian dalam menindaklanjuti putusan pengadilan terkait kontrak bagi hasil usaha dan kontrak manajemen dengan PT Unicomindo Perdana.  Langkah ini dilakukan untuk mencegah potensi kerugian negara sebelum merealisasikan pembayaran sebesar Rp104 miliar. Menurut Kepala Bagian (Kabag) Hukum dan Kerjasama Pemkot Surabaya, Sidharta Praditya Revienda Putra, bahwa berdasarkan data dokumen yang dimiliki, sengketa ini berkaitan dengan Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Manajemen di Keputih pada tahun 1989. Ia menuturkan, kewajiban pembayaran dari Pemkot Surabaya berdasarkan kontrak dilakukan dalam 16 tahap.  Dimana tahap ke-1 hingga ke-14 telah dibayarkan, sementara tahap ke-15 dan ke -16 belum direalisasikan.  "Kewajiban pemkot berdasarkan kontrak ada 16 kali pembayaran. (Pembayaran tahap) ke-1 hingga ke-14 sudah dilaksanakan, tinggal tahap ke-15 dan ke-16 yang belum dibayarkan," kata Sidhar...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai menertibkan data warga yang belum melakukan konfirmasi mandiri dalam validasi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) 2025.  Kebijakan ini diambil setelah ratusan ribu data dinilai belum valid berdasarkan hasil verifikasi lapangan pada Oktober 2025 hingga Januari 2026. Batas akhir konfirmasi ditetapkan pada 31 Maret 2026. Warga yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dikenai penertiban Nomor Induk Kependudukan (NIK) berupa penangguhan sementara akses layanan publik. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Surabaya, Eddy Christijanto, menyampaikan bahwa hingga April 2026 sebanyak 4.040 kepala keluarga (KK) telah melakukan konfirmasi. “Memasuki April, Pemkot mulai memberlakukan penangguhan akses bagi warga yang belum terverifikasi. Dampaknya mencakup sejumlah layanan, seperti fasilitas kesehatan yang terhubung dengan BPJS, perizinan, hingga pengajuan surat keterangan tidak mampu,” kata Eddy, Kamis...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menghentikan penyelidikan dugaan korupsi proyek Apartemen Puncak CBD Wiyung oleh PT Wijaya Karya (WIKA) Gedung.  Korps Adhyaksa di jalan Raya Sukomanunggal ini menyatakan tidak menemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut. Kepala Seksi Intelijen (Kasintel) Kejari Surabaya Putu Arya Wibisana mengatakan, hasil penyelidikan yang dilakukan dengan meminta keterangan sejumlah saksi belum mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi.  “Dari hasil pemeriksaan kami belum menemukan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi,” kata Putu Arya Wibisana, Kamis 16 April 2026. Ia menjelaskan, dalam proses penyelidikan ditemukan bahwa antara PT WIKA Gedung selaku kontraktor pelaksana proyek dam Grup Puncak selaku pengembang apartemen CBD terkait proyek tersebut masih berada dalam ranah perdata.  “Karena masih ada hubungan keperdataan,” ujarnya. Menurut dia, terdapat perikatan antara pihak pengembang...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Menjelang Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan kado kepada masyarakat melalui program penghapusan sanksi administratif atau denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).  Program ini berlaku untuk tunggakan pajak mulai tahun 1994 hingga 2025 dengan periode bayar terhitung tanggal 1 hingga 30 April 2026. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya, Rachmad Basari mengatakan, kebijakan ini diambil untuk memberikan keringanan kepada warga di tengah kondisi ekonomi saat ini.  Menurutnya, penghapusan denda ini bertujuan agar masyarakat dapat memenuhi kewajiban pajaknya tanpa terbebani bunga sanksi yang menumpuk.  "Ini adalah bagian dari apresiasi dan kado pemerintah kota kepada masyarakat dalam rangka HJKS ke-733. Secara regulasi hal ini diperbolehkan, sehingga warga cukup membayar pokok pajaknya saja," ujar Rachmad Basari, Kamis 16 April 2026. Basari mengungkapkan, renta...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyerahkan hibah berupa perbaikan (rehabilitasi) Asrama Koblen kepada Polrestabes Surabaya.  Penyerahan bangunan yang telah tuntas direnovasi tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti secara simbolis oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dan Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol. Dr. Luthfie Sulistiawan bertempat di rumah dinas Wali Kota, Selasa 14 April 2026. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemkot Surabaya dalam mendukung kinerja kepolisian, khususnya dalam hal percepatan respons terhadap keluhan dan keamanan masyarakat. Wali Kota Eri mengatakan, rehabilitasi asrama yang berada di kawasan Jalan Koblen ini, dilakukan agar para personel kepolisian dapat tinggal lebih dekat dengan pusat kota dan tempat dinasnya.  Sebab, selama ini banyak anggota Polrestabes Surabaya tinggal di luar kota atau mengontrak di lokasi yang jauh, sehingga membutuhkan waktu lebih lama dalam penanganan kondisi darurat. "Pak ...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi angkat bicara soal pembayaran sebesar Rp104 miliar ke PT Unicomindo Perdana. Menurutnya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya saat ini mengambil langkah kehati-hatian dalam menindaklanjuti putusan pengadilan terkait kontrak bagi hasil usaha dan kontrak manajemen dengan PT Unicomindo Perdana.  Langkah ini dilakukan untuk mencegah potensi kerugian negara sebelum merealisasikan pembayaran. Makanya Pemkot Surabaya menggandeng aparat penegak hukum (APH) untuk mendapatkan pendapat hukum atau legal opinion (LO) terkait perkara yang dimaksud. "Sudah ada LO dari kejaksaan antara lain bahwa itu bisa dibayarkan kalau gedung dan peralatan pembakaran sampah berikut sarana penunjangnya diserahkan kepada Pemerintah Kota Surabaya dalam kondisi instalasi pembakaran sampah masih layak beroperasi," kata Wali Kota Eri, Rabu 15 April 2026. Ia menjelaskan, legal opinion dari kejaksaan tersebut telah diterbitkan pada 2019, meski perkara ini...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pelarian Nur Kholifah selama menjadi buronan kasus kasus kredot fiktif Rp9,6 miliar berakhir. Mantan pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Surabaya Manukan itu akhirnya diamankan oleh Satgas SIRI Kejaksaan Agung (Kejagung) serta Tim Tangkap Buron (Tabur) gabungan Kejari Surabaya dan Kejari Jakarta Selatan. Nur Kholifah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) terpidana Kejari Surabaya sejak tahun 2020. Ia terdeteksi keberadaannya dan ditangkap di sebuah rumah di Jakarta Selatan. Ketika diamankan petugas Nur Kholifah tanpa melakukan perlawanan. "Setelah diamankan, terpidana dibawa ke Kejari Jakarta Selatan untuk menjalani proses administrasi dan selanjutnya pada Selasa, 14 April 2026 sore, terpidana dibawa ke Surabaya untuk menjalani pidana badan selama 5 tahun di Lapas Perempuan Kelas 1 Surabaya di Porong Sidoarjo berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 66/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Sby tanggal 13 Oktober 2020," kata Kasi Intelijen Kejari S...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memfokuskan langkah percepatan penyediaan hunian bagi warga, khususnya generasi muda atau Gen Z, melalui rencana pembangunan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami).  Saat ini, pemkot menitikberatkan pada penyiapan lahan serta pematangan desain proyek agar segera dapat direalisasikan. Rusunami tersebut direncanakan hadir dengan konsep hunian modern dan menyasar Gen Z yang belum memiliki rumah pribadi.  Pembangunannya akan dilakukan di dua kawasan, yakni Rungkut (Surabaya Timur) dan Tambak Wedi (Surabaya Utara). Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya, Iman Krestian mengatakan, konsep hunian berjenjang ini mencakup beberapa kategori, mulai dari Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) bersubsidi hingga rusunami. "Rusunami nantinya kita akan menyediakan konsep hunian ini berjenjang. Jadi yang sudah dimiliki pemkot saat ini adalah rusunawa subsidi yang sewa tertinggin...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menetapkan kebijakan Gerakan Surabaya Tanpa Gawai pada pukul 18.00-20.00 WIB sebagai upaya memperkuat perlindungan anak di ruang digital sekaligus memulihkan interaksi sosial dalam keluarga.  Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Surabaya Nomor 400.2.4/7809/436.7.8/2026 tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital, yang tidak hanya bersifat imbauan, tetapi menjadi gerakan bersama yang melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam sistem pengawasan terpadu. Kebijakan tersebut diterbitkan dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Tunas tentang Tata Kelola Perlindungan Anak di Ruang Digital serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permen Komdigi) Nomor 9 Tahun 2026 yang menekankan penguatan perlindungan anak, pembatasan akses berbasis usia, serta tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam menciptakan ekosistem digital yang aman. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa ...