KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Surabaya resmi memiliki gedung baru yang berada di Jalan Musi No 16A Surabaya.
Peresmian gedung baru tersebut, ditandai dengan pemotongan bunga melati dan penandatanganan prasasti oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Rabu (17/11).
Gedung ini bakal menjadi pusat bagi para guru di Surabaya untuk saling berbagi dan berkolaborasi dalam memajukan dunia pendidikan di Kota Pahlawan.
Tak hanya itu, gedung ini juga menjadi tempat bagi tenaga pendidik negeri maupun swasta, untuk mengakomodir seluruh permasalahan pendidikan di Kota Surabaya.
Dengan adanya gedung baru ini maka program-program kerja dari Dinas Pendidikan (Dispendik) diharapkan bisa dikolaborasikan dengan PGRI.
"Sehingga ke depan tidak ada lagi guru yang tidak bersertifikasi. Tidak ada lagi sekolah yang bersaing satu dengan yang lainnya," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi usai acara peresmian, Rabu (17/11).
Di samping itu, kata dia, melalui gedung baru itu, maka ke depan diharapkan pula kualitas guru negeri maupun swasta di Kota Surabaya dapat seimbang.
Tentunya hal ini juga harus didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana baik di sekolah negeri dan swasta.
"Saya berharap, gedung PGRI ini akan memberi sesuatu yang baru kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Khususnya dalam bidang pendidikan di Kota Surabaya," ujarnya.
Ia juga meyakini, dengan gedung baru ini, maka jembatan antara pendidikan negeri dan swasta di Surabaya bisa diakomodir.
Baik antara guru negeri dan swasta, maupun permasalahan terkait dunia pendidikan. Tentunya hal itu dapat terwujud ketika ada kolaborasi antara PGRI dan Pemkot Surabaya.
"Ujung-ujungnya pendidikan di Kota Surabaya harus jauh lebih baik, harus jauh lebih hebat lagi dengan berdirinya PGRI ini," tuturnya.
Menurut dia, saat ini mayoritas tenaga pendidik di sekolah negeri maupun swasta di Surabaya sudah bersertifikasi.
Meski demikian, ia mengajak pengurus PGRI Surabaya berkolaborasi untuk menghimpun data-data para guru swasta yang belum tersertifikasi.
"Makanya data nanti harus bisa dikumpulkan oleh teman-teman dari PGRI ini. Sertifikat sudah hampir semuanya, tetapi kan pelatihan-pelatihan tetap kita lakukan terus oleh Dinas Pendidikan. Sehingga nanti pelatihan itu harus berimbang antara (guru) negeri dan swasta," harapnya.
Di lain hal, Wali Kota Eri juga mengajak pengurus PGRI Surabaya agar dapat memberikan informasi apabila mengetahui adanya siswa dari keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) atau pun tidak yang memiliki kendala terkait biaya pendidikan.
Terutama, pelajar SMA/SMK atau yang sedang mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren (Ponpes) yang belum tercover oleh pemerintah.
"Sehingga saya berharap PGRI ini bisa memberikan masukan kepada Pemkot Surabaya. Yang selalu saya sampaikan, bahwa pemkot tidak akan pernah bisa sempurna tanpa ada kolaborasi dengan semua elemen dan stakeholder yang ada," pungkasnya.
0 komentar:
Posting Komentar