Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Rabu, 25 Oktober 2017

Data BPJS Tenagakerjaan Pemkot Surabaya Awut-Awutan

Komisi D dan Bina Program Pemkot Surabaya 'main mata'



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Awut-awutannya data BPJS  ketenagakerjaan tenaga kontrak Pemkot Surabaya ternyata dirahasiakan oleh bagian Bina Program Pemkot Surabaya.

Ini terlihat dari digelarnya pertemuan tertutup bersama Komisi D dan BPJS Surabaya, Selasa (24/10) siang.

Kepala Bagian Bina Program Pemkot Surabaya Dedi Wimbardi seusai hearing menolak, untuk berkomentar, Ia beralasan penyampaian terkait masalah itu bukan merupakan kewenangannya untuk memberikan keterangan.

Malah Dedi menyarankan pada media untuk menanyakan permasalahan itu ke Komisi D yang membidangi kesejahteraan.

Padahal sebelumnya, saat hearing, Dedi sempat meminta wartawan yang meliput kegiatan dewan diminta keluar ruangan saat melakukan tugas liputan.

Dedi terkesan alergi bila ketidakbecusannya dalam bekerja diketahui oleh para kuli tinta.

Dedi menganggap dengan keberadaan para wartawan ini tak dikehendaki mengikuti hearing, sehingga mereka di usir keluar ruangan komisi D.

”Lho kok ada wartawan?,” ujar Kabag Bina Program Pemkot Surabaya, Dedi saat diruangan rapat.

Dalam kesempatan itu, Dedi juga sempat mengajukan pertanyaan keberatan ke Ketua Komisi D, Agustin Poliana, selaku pimpinan rapat, atas kehadiran wartawan yang dinilai tak berkepentingan.


Agustin Poliana menyampaikan, pihaknya menerima banyak komplain dari tenaga outsorcing Pemkot Surabaya. Sebab, dari data yang dimiliki DPRD Kota Surabaya, masih banyak yang belum mendapatkan kartu BPJS.

"Bagaimana pelayanan terhadap tenaga kerja kontrak yang tidak memiliki kartu BPJS," terang Agustin.

Politisi PDI Perjuangan ini, menyampaikan kebutuhan dana BPJS ketenagakerjaan ini, diambilkan dari APBD Murni Tahun 2017. "Setiap peserta dikenakan Rp 17.000," terang Agustin.

Sementara itu, Suharto Kepala BPJS kota Surabaya Karikun Jawa membenarkan ada komplain terkait kartu peserta BPJS dari non ASN Pemkot Surabaya.

"Banyak data yang tidak sesuai dengan KTP elektronik. Maka banyak yang tidak bisa dicetak. Dan ada yang keleiru distribusi. Tetapi kami berkomitmen membuat tim unuk singkronisasi," tandas Suharto. (arf)

0 komentar:

Posting Komentar