Kemenkeu Catat 15 Pemda Doyan Endapkan Dana di Bank, Ini Daftarnya


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Sedikitnya 15 pemerintah daerah (Pemda) terdeteksi doyan mengendapkan dana di bank. Perilaku ini diendus Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Bahkan, Kemenkeu mencatat, hingga akhir September 2017 posisi dana Pemda yang ngendon di bank tembus hingga Rp 226,6 triliun.

Jumlah ini naik 9,6 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2016 sebesar Rp 206,75 triliun. Jumlah itu juga naik 7,3 persen dibanding akhir Agustus 2017 sebesar Rp 211,3 triliun.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Boediarso Teguh Widodo merinci, lima daerah dengan dana simpanan Pemda di perbankan terbesar berdasarkan tingkat pemerintahan. Namun menurutnya, bukan berarti dana yang mengendap tersebut dimiliki oleh daerah yang bersangkutan.

“Sebab, bisa juga merupakan milik beberapa Pemda lain yang menyimpan dananya pada bank yang berada di wilayah provinsi atau kabupaten atau kota itu,” kata Boediarso.(rio)

Daftar Pemda Doyan Endapkan Dana di Bank:

Tingkat provinsi:

1. DKI Jakarta Rp 25,7 triliun
2. Jawa Barat Rp 8,09 triliun
3. Papua Rp 5,28 triliun
4. Aceh Rp 4,95 triliun
5. Jawa Timur Rp 4,93 triliun

Tingkat kabupaten:
1. Tangerang Rp 1,78 triliun
2. Badung Rp 1,73 triliun
3. Bogor Rp 1,69 triliun
4. Bekasi Rp 1,68 triliun
5. Bandung Rp 1,24 triliun

Tingkat kota:
1. Surabaya Rp 3,03 triliun
2. Cimahi Rp 2,07 triliun
3. Tangerang Rp 1,57 triliun
4. Medan Rp 1,35 triliun
5. Magelang Rp 1,27 triliun

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sahroni Minta Polri Ungkap Upaya Serangan Balik terhadap Kejagung

Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, meminta Polri mengungkap dan menindak tegas pihak yang ingin melawan dan menghancurkan citra Kejaksaan Agung (Kejagung).  Serangan terhadap Korps Adhyaksa kerap terjadi setelah pengungkapan kasus-kasus besar.  Hal itu disampaikan Sahroni merespons penetapan tersangka perintangan penyidikan terhadap Direktur Pemberitaan JAK TV, Tian Bahtiar.  Keputusan itu dibuat gegara Tian Bahtiar menerima uang Rp487 juta untuk membuat dan menyebarkan berita yang menyudutkan Kejagung.  "Sebenarnya ini sudah kelihatan sejak Kejagung buka kasus-kasus besar, mulai muncul serangan yang mengarah ke Kejagung, mulai dari lembaga hingga perseorangan. Secara kasat mata kita bisa lihat bagaimana upaya perlawanan balik ini muncul dari mereka yang berperkara," ujar Sahroni, melalui keterangan tertulis, Selasa, 22 Apil 2025. Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai NasDem itu mengaku khawatir dengan upaya tersebut. Penyerangan...
Baca selengkapnya

Begini Respon Dewan Pers Terkait Penetapan Tersangka Direktur Pemberitaan Jak TV

Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu merespons penetapan tersangka Direktur Pemberitaan Jak TV, Tian Bahtiar (TB) dalam kasus merintangi penyidikan perkara impor gula di Kementerian Perdagangan, korupsi komoditas timah di PT Timah Tbk, dan ekspor bahan baku minyak goreng atau CPO. Dewan pers menghormati proses hukum yang tengah bergulir di Kejaksaan Agung. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu usai bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan.  Dalam pertemuan ini, Ninik didampingi anggota Dewan Pers Totok Suryanto. "Terkait dengan proses penanganan perkara yang tadi pagi banyak diberitakan oleh media, Dewan Pers tentu meminta kita masing-masing lembaga, sebagai lembaga penegak hukum terkait penanganan perkara," kata Ninik di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa, 22 April 2025. Ninik menyebut bila memang ada bukti tindak pidana, maka penanganannya menjadi kewenangan Kejaksaan Agung. Ia memastikan Dewan Pe...
Baca selengkapnya

Peran Direktur TV di Kasus Perintangan Penyidikan Impor Gula dan Timah

Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan perintangan penyidikan kasus impor gula di Kementerian Perdagangan dan korupsi komoditas timah di PT Timah Tbk. Sl Salah satunya, yakni Direktur Pemberitaan Jak TV Tian Bahtiar (TB). Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan, Tian diduga terlibat pemufakatan jahat antar pihak untuk menghalangi penyidikan dan bukan semata-mata mengenai pemberitaan media saja.  “Bukan soal pemberitaan. Pemberitaan itu mulia. Mau negatif pun artinya sebagai koreksi. Tapi membuat menciptakan pemufakatan jahat, seolah kejaksaan ini enggak ada benarnya,” kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar. Kejagung meyakini, bahwa Dewan Pers paham soal proses hukum dan akan memproses kode etik jurnalistik Tian.  Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar mengungkapkan, Tian atau insan pers ini diduga menerima uang lebih dari Rp478.000.000 untuk membuat berita negarif yang menyudutkan Kejaksa...
Baca selengkapnya